Ketua KPK Apresiasi Langkah Nyata Mensos Implementasikan Sistem Pencegahan Korupsi

Dalam DTKS berisi data sosial ekonomi rumah tangga berpengeluaran terendah berdasarkan data ‘by name by address’. “Semua program bansos di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT telah berbasis DTKS.

Adapun tugas dan fungsi pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (audit, review, evaluasi, pendampingan dan pengawasan lainnya). Kemensos juga mengelola Unit Pengendalian Gratifikasi, selain juga optimalisasi e-government (aplikasi perencanaan anggaran, tata kelola keuangan dan pengawasan).

“Yang tak kalah penting, kami juga mengaktivasi pengaduan masyarakat,” kata Mensos.

Selain berbagai upaya dan langkah di area internal, Kemensos juga bekerja sama dengan pihak eksternal. Dalam hal ini, Kemensos menjalin kerja sama dengan Polri terkait bantuan pengamanan dan penegakan Hukum Penyaluran Bantuan Sosial.

Mensos juga memaparkan bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Kementerian Sosial menggembirakan. Hal ini diindikasikan dari penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah mencapai 89%.

“Ini lebih karena sebab kurangnya pemahaman cara pengisian. Namun sisanya akan terus kami dorong,” kata Mensos.

Kemudian, Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah mencapai 99,91%. Kepatuhan ini menjadi salah satu indikator membangun integritas organisasi dan jajaran.

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi paparan Mensos karena dinilai sudah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

KPK juga menilai positif karena Kemensos sudah mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat. Firli berharap layanan ini terus diperkuat karena merupakan bagian dari mekanisme kontrol eksternal. Firli juga menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam pencegahan korupsi sebagaimana disampaikan Mensos.

“Pak Menteri penguatan sistem untuk mencegah korupsi sangat penting,” katanya. 

Firli Bahuri menyatakan kedatangannya selain untuk sosialisasi dengan formasi lima pimpinan baru, juga untuk memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan dengan baik di Kementerian Sosial.