Wakil Ketua DPRD DKI: DP 0 Rupiah Bukan Soal Didik Mendidik, tapi Kebutuhan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai program hunian rumah DP 0 rupiah atau tanpa uang muka perlu dilanjutkan kendati menuai kritik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Program itu dianggap tidak mendidik kaum muda untuk memiliki hunian.

Menurut Taufik, program ini bukan soal didik-mendidik, namun sebagai upaya agar warga Jakarta memiliki hunian tanpa status mengontrak.

"Ya lanjut. DP 0 rupiah di Jakarta tuh perlu, ini bukan soal didik-mendidik tapi soal kebutuhan," kata Taufik, Kamis (30/1/2020).

Kendati warga Jakarta yang ikut serta dalam program hunian dengan DP 0 rupiah belum cukup banyak, namun Taufik menilai hal itu tidak bisa menjadi alasan meniadakan program tersebut.

Sepatutnya, imbuh Taufik, pihak perbankan dalam hal ini Bank DKI mengkaji aturan yang mempermudah warga namun tidak membebani likuiditas bank.

"Ya kan bertahap. DP 0 rupiah tuh yang kita minta syarat banknya mesti dikurangi, misalnya anda kredit motor, kan di dalam BI enggak boleh ada kredit dan kredit. Nah itu saya bilang kurangi syaratnya," tukasnya.

Saat ini, sudah ada dua tempat pembangunan rumah DP 0 rupiah, pertama di Pondok Kelapa dan kedua di Cilangkap.

Kepala UPT Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan sejak program hunian DP 0 rupiah sudah ada 1.458 formulir yang mengajukan kredit. Dari jumlah itu, sebanyak 225 pemohon disetujui mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemudian 125 (pemohon) sudah akad KPR, 85 sudah pindah (menempati hunian)," kata Dzikran, Jakarta, Kamis (12/12).

Ia mengakui jumlah tersebut masih sangat kecil. Namun, Dzkiran mengatakan ada sejumlah kendala masih banyak pemohon belum menempati hunian. Satu alasan kebanyakan pemohon KPR karena terkendala sistem zonasi sekolah.

Selain itu, kata Dzikran, data bantuan pemerintah tercatat di domisili tempat pemohon KPR tinggal.

"Setelah kita tanya apa isunya macam-macam ada yang mereka kemarin bilang enggak punya uang pindah, ada juga yang masalah sekolah, sebagian besar itu ada zonasi. Belum nanti data bantuannya," ujarnya.