Sukses

Tangan Dingin Ahok Sulap DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjuang bersama memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Dua tahun berjalan menjabat Gubernur DKI, Joko Widodo atau Jokowi harus meninggalkan Balai Kota. Jokowi resmi mundur setelah dirinya mendeklarasikan sebagai calon Presiden pada 2014 lalu.

Ahok pun maju menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok menunjukan tajinya bahwa ia tidak di bawah bayang-bayang Jokowi. Mantan Bupati Belitung Timur ini menggandeng Djarot Saiful Hidayat untuk membantunya memimpin Ibu Kota.

Sejumlah kebijakan dirancang untuk membenahi Ibu Kota yang sedang amburadul. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sempat mendapat penolakan warga Jakarta. Dengan kepribadian yang galak dan tegas, Ahok tetap mempertahankan kebijakannya.

Dua setengah tahun ia telah memimpin Ibu Kota. Sempat mendekam di penjara karena tersandung kasus hukum, penodaan agama. Sekarang Ahok kembali menjadi pejabat publik setelah ditunjuk menduduki posisi strategis di BUMN, Komisaris Utama PT Pertamina.

Meski terkenal dengan kepribadian yang galak, sosok Ahok banyak dirindu. Tangan dingin Ahok terbukti dapat membenahi Ibu Kota menjadi lebih baik. Sejumlah warga Jakarta pun terkadang membanding-badingkan kebijakan yang dibuat Ahok dan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Berikut kebijakan Ahok memperbaiki Jakarta yang masih dikenang:

2 dari 8 halaman

Relokasi Warga di Bantaran Sungai

Normalisasi sungai dilakukan Ahok untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Ahok tak pantang mundur walau banyak pihak memprotes kebijakan penggusuran yang menyertai program normalisasinya itu.

Salah satunya, Ahok berani memindahkan warga Kampung Pulo dari bantaran Sungai Ciliwung. Perjuangan Ahok tidak mudah, relokasi di Kampung Pulo sempat diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat.

Pada akhirnya, relokasi pada September 2015 itu telah membuat sejumlah warga berhasil dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Pada awalnya, warga Kampung Pulo yang tinggal di rusun sempat mengeluh karena tidak ada teralis pada jendela hingga masalah sarana.

Perlahan tapi pasti, tahap demi tahap perbaikan rusun dilakukan. Hingga saat ini, warga mulai menikmati hunian baru mereka. Keakraban warga mulai terasa, saat menjalankan salat Idul Adha 1436 H bersama di rusun tersebut.

Tidak hanya Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, Pemprov DKI kala itu juga tengah mengebut pembangunan 50 ribu unit rusun untuk merelokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.

 

3 dari 8 halaman

Bangun RPTRA

Tidak hanya rumah susun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dibangun di sekitar hunian warga. Ahok mengatakan bahwa salah satu cara Pemprov DKI mencegah kriminalitas yang dapat terjadi terhadap anak, adalah dengan membangun ruang publik.

Dengan adanya RPTRA, Ahok mengungkapkan, orang tua bisa mengawasi langsung aktivitas yang dilakukan sang anak. Dalam setahun, Pemprov DKI menargetkan pembangunan 200 RPTRA

“Kami bangun RPTRA  untuk menghindari kasus itu. Kenapa kami ingin membangun minimal 200 RPTRA, supaya kami bisa kenali anak-anak itu bakal didata dengan aplikasi. Kami tahu persis anak-anak di mana, hobinya apa dan main di mana. Makanya kami butuh banyak RPTRA,” ungkap Ahok

Selain bermanfaat untuk melindungi anak-anak dari tindak kriminalitas, RPTRA merupakan wadah bagi komunitas masyarakat ketika mereka ingin membicarakan kesusahan masing-masing keluarga dan mencari solusi bersama dengan kehadiran pemerintah. RPTRA juga merupakan tempat di mana warga dapat saling berbagi dan memperhatikan satu sama lain.

Aktivitas yang diadakan di RPTRA berfokus pada pembangunan masyarakat DKI Jakarta, dari tingkat janin hingga lansia. Fasilitas RPTRA sendiri meliputi perpustakaan, ruang laktasi, lapangan olahraga, urban farming, kios UMKM, serta PKK Mart.

 

4 dari 8 halaman

Pasukan Warna-warni

Pasukan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasaranan Umum (PSSU) merupakan senjata andalah Ahok membenahi wajah Ibu Kota. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, Ahok membuat Pergub itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasukan Ahok ini diberikan seragam khusus disesuaikan pekerjaannya. Pertama, pasukan kuning di bawah Dinas Bina Marga DKI yang bertugas memperbaiki jalan berlubang, memperbaiki trotoar, dan mengecat kantin.

Kedua, pasukan biru yang bertugas menangani prasarana dan sarana saluran, dalam hal ini memperbaiki saluran yang tersumbat, memperbaiki saluran yang rusak total, dan melaporkan bila ada pembangunan infrastuktur yang menggangu saluran air.

Ketiga, pasukan hijau di bawah Dinas Pertamanan yang bertugas menangani pohon tumbang, memangkas ranting yang menutupi rambu-rambu lalu lintas, membabat rumput dan semak yang sudah menganggu, mengganti pot-pot yang rusak, serta melaporkan penebangan pohon pelindung ke SKPD terkait melalui kelurahan.

Keempat, pasukan oranye di bawah naungan tim Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang bertugas membersihkan sampah di jalan-jalan Jakarta.

Kemudian yang Kelima, pasukan ungu yang bertugas menangani masyarakat terlantar di Jakarta yang terdiri dari orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. 

Terakhir, pasukan merah yang merupakan pegawai harian lepas (PHL) yang bertugas merenovasi atap dan rumah warga yang sudah tak layak huni.

5 dari 8 halaman

Sterilisasi Monas

Untuk mempercantik ikon Ibu Kota Indonesia, Ahok melakukan sterilisasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Kawasan Taman Monumen Nasional. Kebijakan yang dibuat Ahok awalnya tidak mulus diterima pedagang. Pedagang sempat melawan ketika mau dipindahkan.

Namun pada akhirnya, para PKL di Monas dibina Ahok melalui lenggang Jakarta. Monas pun kini tampil lebih tertib.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menutup semua akses pintu masuk Monas bagi pedagang kaki lima liar di areal pusat jajanan Lenggang Jakarta.

6 dari 8 halaman

Parkir Meter

Ahok membuat sistem parkir meter yang mengunakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dimulai pada akhir 2014. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan jalan di Jakarta akibat parkir kendaraan liar. 

Kebijakan baru ini, awalnya membuat warga DKI bingung. Seiring perjalanan waktu, warga sudah mulai terbiasa dengan kebijakan parkir meter.

Sistem parkir meter ini memberikan pendapatan besar kepada Pemprov DKI Jakarta. Jika dikelola secara apik, menurut Ahok, pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp 100 juta per hari.

"Tahu enggak masuk duitnya berapa? Hanya 30% saja nih, yang di Jalan Sabang, rata-rata Rp 10 juta per hari," ungkap Ahok.

Sehingga program ini menjadi salah satu program unggulan yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta.

7 dari 8 halaman

Wisata Balai Kota

Ahok memutuskan untuk membuka Balai Kota sebagai destinasi Wisata. Keinginan ini, agar warga DKI Jakarta turut merasa memiliki Balai Kota sekaligus bisa lebih dekat dengan pemimpinnya. Teras yang luas di Balai Kota dapat menampung warga sambil melihat keindahan Monas. 

Tidak sekedar menikmati keindahan Balai Kota, Ahok juga berharap warga bisa mempelajari banyak tempat yang menjadi kantor Gubernur DKI, seperti sejarah Gedung Balai Kota, Gubernur yang pernah memimpin, sampai perkembangan Kota Jakarta terkini.

 "Orang pengin tahu gubernur dulu siapa saja. Ternyata gubernur dulu ganteng dan cakep. Ada fotonya di dalam, mungkin bisa foto di situ," ujar dia.

Dia pun ingin Balai Kota bisa menjadi tempat nongkrong baru bagi anak muda. Sehingga mereka bisa menghabiskan waktu dengan kegiatan positif.

Di wisata Balai Kota, Ahok juga menyediakan tempat gratis bagi pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan maupun fashion yang ingin memasarkan produknya.

 

(Rizki Putra  Aslendra) 

8 dari 8 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Ahok: Mungkin Enggak Saya Jadi Presiden?
Artikel Selanjutnya
Ahok: Saya Tidak Pernah Menginginkan Jabatan