Sukses

Demokrat: Tak Perlu Ada Pihak yang Menjilat soal Masa Jabatan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Saya rasa sudah sikap benar beliau, dengan beliau menolak itu sikap yang benar," kata Wasekjen Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/12/2019).

Menurut Didi, seharusnya tidak perlu ada pihak yang berusaha menjilat Jokowi dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

"Menurut hemat saya, tidak perlu ada pihak-pihak yang ingin mengambil hati bahkan ingin menjilat presiden, lalu mengusulkan yang tidak-tidak. Yang bertentangan dengan semangat reformasi, keinginan rakyat ini," kata Didi.

Juru bicara Demokrat itu mengatakan, demokrasi yang sudah berusia 20 tahun seharusnya tidak dibuat mundur dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Apalagi sekarang reformasi 20 tahun, harusnya bukan malah mundur dalam semangat berdemokrasi, bukannya kita mundur ke zaman kegelapan. Sudah belajar kita di demokrasi terpimpin orde dan zaman orde baru 32 tahun kekuasaan dipertahankan dengan tidak peduli semangat aspirasi rakyat," Didi menandaskan.

2 dari 3 halaman

Menampar Muka Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pihak yang memunculkan wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR bertujuan menampar dan menjerumuskan presiden.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga, menurut saya, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," tegas Jokowi saat berbincang bersama awak media di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019).

Jokowi menyatakan, sejak awal menolak rencana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung," ucapnya.

Jokowi meminta agar persoalan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak melebar dan hanya fokus terhadap permasalahan ekonomi global.

"Jangan melebar kemana-mana, kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," tegas Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Bamsoet: Kalau Rakyat Menghendaki, KPK Bisa Masuk dalam UUD 1945
Artikel Selanjutnya
Fraksi PDIP Tegaskan Fokus Amandemen UUD 1945 di Haluan Negara