Sukses

Airlangga Anggap Isu Intervensi Istana di Munas Partai Golkar Keterlaluan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah ada intervensi dari pihak Istana dalam persaingan calon ketua umum Golkar. Menurutnya, tudingan tersebut tendensius.

"Ini pertanyaan tendensius," kata Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 2 Desember 2019.

Dia menepis kabar tiga menteri campur tangan agar Airlangga menang di Munas Partai Golkar. Airlangga menyebut, kemenangan di Munas ditentukan oleh pemilik suara yaitu DPD I dan DPD II.

"Ini lagi tidak kurang paham, apa makna musyawarah nasional, kurang paham AD/ART. Pemegang suara adalah DPD I ada DPD II," ucap Airlangga.

Dirinya mengingatkan supaya kubu lawan tidak membuat narasi macam-macam. Terlebih soal syarat dukungan minimal 30 persen suara untuk caketum Partai Golkar.

"Jadi, kita biasa-biasa saja, konsentrasi kepada munas, jangan mengembangkan narasi-narasi lain, karena pengembangan narasi lain, ya ketua umum Golkar ini paham, arahnya ke mana. Jadi, kita kembali kepada mekanisme demokrasi, dan jangan keluar dari mekanis," ucap Airlangga.

 

2 dari 3 halaman

Merangkul Kubu Lawan

Airlangga juga menyindir kubu lawannya yang bersaing dana pemilihan caketum Partai Golkar. Menurutnya, saat ini dia merangkul kubu lawan tersebut tapi tidak dibalas dengan baik.

"Sekarang aja dirangkul (malah) digebukin, gimana," ujar Airlangga.

Dia menegaskan, dalam Munas sekarang tidak ada lawan. Airlangga menilai, semua kandidat yang maju adalah kader terbaik.

"Dalam musyawarah tidak ada lawan, semua adalah kader kader terbaik Partai Golkar," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga menepis anggapan adanya negosiasi supaya dengan kandidat lain agar dirinya menang jadi ketum partai berlambang pohon beringin itu. Dia ingin semua proses di Munas dihargai.

"Jadi, proses negosiasi ada dalam perjanjian perdagangan. Kalau di dalam golkar judulnya baca musyawarah nasional. Jadi, prosesnya musyawarah nasional," tandasnya.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
82 UU dan 1.194 Pasal Bakal Diselaraskan dalam Omnibus Law
Artikel Selanjutnya
MK Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Kita Ingin yang Bersih