Pemprov DKI Tak Akan Sisir Lagi Anggaran untuk Konsultan Kawasan Kumuh

Liputan6.com, Jakarta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, tidak akan lagi menyisir atau merasionalisasi anggaran konsultan RW Kumuh dan revitalisasi trotoar dalam dokumen KUA-PPAS dalam pembahasan, Senin (11/11/2019).

"Rasionalisasi itu bukan punya saya sendiri (Ketua TAPD), tapi punya SKPD (Dinas) dan punya Dewan (DPRD), jadi pikiran bersama dan itu didapatkan di rapat-rapat komisi," kata Ketua TAPD Saefullah di Monas Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu 10 November 2019.

Saefullah mengatakan, hasil rasionalisasi antara pihaknya dan DPRD DKI Jakarta belum bisa dipastikan berapa nilainya.

"Jadi enggak bisa diprediksi  nanti mengalirnya seperti apa di sana. Dinamika diskusi saja kami ikuti, pro kontranya seperti apa, keberpihakannya seperti apa pada kepentingan umum, mengalir saja di sana. Kami tidak bisa mengondisikan suatu anggaran, mengalir saja," kata Saefullah.

Saefullah yang juga Sekda DKI ini menyatakan, pihaknya juga terbatas waktu karena ada aturan Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maksimal 30 November 2019.

"Kami harus terus berjalan tidak bisa menunggu karena waktu yang begitu sempit," ucap Saefullah.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan dalam dokumen KUA-PPAS bernama kegiatan Community Action Plan (CAP) untuk satu RW di Dinas Perumahan senilai Rp556.112.773 dengan rincian biaya langsung personel Rp475.800.000, biaya langsung tidak personel Rp29.757.030 serta pajak 10 persen dari kegiatan satu RW.

Biaya langsung personel itu terdiri dari tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan Focus Group Discusion (FGD) yang disesuaikan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022.