Sukses

Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Anggaran Tak Wajar di RAPBD Tak Hanya Ada di Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos dalam APBD 2020. Kendati dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap tak wajar.

Menurut dia, upaya dinas nakal dengan memasukan anggaran tak realistis pada akhirnya tetap akan terdeteksi. Ini berdasarkan pengalamannya sebagai anggota dewan.

Dia mengatakan, mata anggaran tak wajar tidak hanya terjadi pada tahun ini.

"Ketemu sudah pasti. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu enggak kita buang ke publik. Kita diskusikan di forum yang sah ini," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Sebelumnya, draf rancangan APBD DKI Jakarta menjadi sorotan publik saat Dinas Pendidikan mencantumkan usulan pengadaan lem aibon untuk sekolah negeri di Jakarta Barat senilai Rp 82,8 miliar dan pengadaan pulpen untuk sekolah di Jakarta Timur dengan nilai Rp 124 miliar.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh mengatakan tidak ada kebutuhan lem Aibon dari sekolah Jakarta Barat. Munculnya usulan itu untuk menyesuaikan pagu anggaran di rancangan APBD sembari menunggu hasil kebutuhan yang diinput oleh seluruh sekolah.

2 dari 2 halaman

Salah Ketik

 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai menyelidiki pihak yang memasukkan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar pada pagu anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.

"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat. Kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25 Oktober 2019) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/10/2019).

Susi menduga, ada kesalahan diduga dilakukan oleh petugas saat menginput data terkait pembelian lem Aibon. Ia pun berjanji segera memperbaikinya.

"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " ucap Susi.

 

Sumber : Merdeka

Reporter : Yunita Amalia

Loading
Artikel Selanjutnya
DPRD DKI: Jakarta Sudah Lama Punya Aturan Wajib Garasi, Tapi Enggak Jalan
Artikel Selanjutnya
Soal Cawagub DKI, DRPD Akan Bentuk Panitia Pemilih Awal 2020