Sukses

Mendagri: OTT KPK Jangan Diperdebatkan, Alat Bukti Bisa Dipertanggungjawabkan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Dimana sehari sebelumnya lembaga antirasuah itu juga menangkap Bupati Indramayu Supendi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak habis pikir dengan kejadian tangkap tangan KPK yang terus terjadi kepada kepala daerah. Apalagi dirinya kerap kali memperingatkan akan daerah rawan korupsi.

"Saya sudah keliling dengan KPK ke semua provinsi. Area rawan korupsi sudah selalu saya ingatkan sejak jadi menteri. Termasuk mengingatkan diri saya. Hati-hati terhadap perencanaan penganggaran, hati-hati terhadap mekanisme pembelian barang dan jasa, hati-hati terhadap jual beli jabatan, masalah dana hibah dan bansos, terhadap retribusi dan pajak," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, ini bukan hanya masalah soal perbaikan sisem. Tapi orangnya sendiri.

"Ya saya kira kembali kepada orangnya. Apapun alasannya ya, saya yakin kepala daerah dengan struktur pemerintahan pasti semualah (mengerti)," tukasnya.

Soal OTT di Medan, dia meminta tak perlu didebatkan lagi. Pasalnya, pasti sudah cukup alat bukti jika KPK melakukan seperti itu.

"Tentunya sudah tercukupi alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak perlu didebatkan. Saya kira kalo KPK sudah OTT, sudah cukup alat bukti walaupun saya sebagai Mendagri tetap harus kedepankan asas praduga tak bersalah, sampai ada keputusan final pengadilan," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

119 Kepala Daerah Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini menuturkan, semenjak dirinya menjadi Mendagri total sudah ada 119 kepala daerah yang terjaring KPK.

"Selama 5 tahun saya sebagai Mendagri, sudah ada hampir 119 kepala daerah. Belum teman-teman kita Kepala Dinas, belum teman-teman kita anggota DPRD, baik provinsi," tukasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Terkait di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
HEADLINE: Harun Masiku Tak Kunjung Tertangkap, Hambat Penuntasan Kasus?
Artikel Selanjutnya
Soal Harun Masiku Harus Dilindungi, Ini Kata LPSK dan KPK