Sukses

2 Tahun Anies Baswedan Jadi Gubernur, PSI Soroti Minimnya Transparansi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah genap dua tahun memimpin Jakarta. Sejak ditinggal setahun lalu oleh wakilnya Sandiaga Uno, Anies masih sendiri dan belum memiliki pendampingnya memegang kemudi di Ibu Kota.

Dalam dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti soal minimnya transparansi anggaran. Draf KUA PPAS yang segera dibahas di DPRD DKI Jakarta tak diunggah dalam situs web resmi.

"Pada prinsipnya, salah satu yang kami concern-kan adalah APBD. Ada sebuah langkah mundur menurut kami adalah transparansi anggaran dan perencanaan penganggaran di Pemprov DKI. Dan banyak kebijakan yang kami rasa harus dievaluasi. Dampaknya menyeluruh agar tidak hanya keberpihakan tapi juga manfaat jangka panjang," jelas Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad dihubungi, Selasa 15 Oktober 2019.

Idris mengatakan draf KUA PPAS yang dipublikasikan Bappeda menurutnya hanya RKPD. Menurutnya, komitmen transparansi anggaran bukan sebatas publikasi dokumen, tapi bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

Karena itu, dia menilai Anies Baswedan kurang dalam hal transparansi.

"Jadi komitmen untuk transparansi dan membangun partisipasi seharusnya bukan dipahami sebagai publikasi dokumen yang sudah disepakati," ujarnya.

"Tapi sebagai bentuk komitmen bagaimana dari awal ketika dokumen itu akan dibahas dan sudah ada contohnya di pemerintah sebelumnya dan itu ada partisipasi dan pengawasan bersama di masyarakat," imbuh dia.

 

2 dari 3 halaman

Transparansi Dasar Pemerintahan

Idris mengatakan, padahal perencanaan penganggaran yang transparan sangatlah penting karena merupakan dasar dari pemerintahan. Sementara itu, mengenai puluhan program strategis Anies, Idris menyarankan agar setiap tahun ada yang menjadi prioritas.

Dengan demikian dampaknya dapat terukur dan berkelanjutan.

"Karena yang paling penting dari sebuah program pemerintah tidak hanya bagus di tahun itu tapi punya manfaat keberlanjutan," ujarnya.

"Dalam catatan kami sih sebenarnya kami mempertanyakan terhadap keberlanjutan program-programnya," tutupnya.

 

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Penyediaan 29 Variasi Makanan Tambahan Siswa DKI Sesuai Pergub NO 29 Tahun 2018
Artikel Selanjutnya
Lebih Dari 400 Sekolah DKI Dapat Program Makanan Tambahan