Pemerintah Akan Tindaklanjuti Putusan MK

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menanggapi dingin putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi jabatan wakil menteri pada kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Siapa yang bilang tidak jelas, sangat jelas. Job deskripsinya juga ada," ucap Sudi di Jakarta, Selasa (5/6).

Sudi Silalahi juga mengatakan keputusan yang diambil Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti. "Apa yang diputuskan itulah yang terbaik," tutur Sudi Silalahi.

Sementara Hakim MK Akil Mochtar menyebutkan dengan putusan ini jabatan wakil menteri dinyatakan kosong sampai keputusan presiden soal wamen diperbarui. "Bersumber dari aturan yang sudah dinyatakan institusional itu sampai ada perbaikan, jabatannya kosong," kata Akil di tempat terpisah [baca: MK: Sampai Ada Perbaikan, Jabatan Wamen Kosong].

Dalam sidang pembacaan putusan atas permohonan uji materi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur kementerian negara, majelis hakim MK mengabulkan sebagian permohonan gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi pusat. MK menyebutkan dalam putusannya, pengangkatan wakil menteri dalam KIB II melanggar konstitusi.

Presiden memang punya hak mengangkat wakil menteri dalam sebuah kementerian yang punya beban kerja besar. Namun pengangkatan wamen yang ditunjuk langsung justru terkesan politis dan bukan lagi menjadi jabatan karier dalam sejumlah kementerian.(AIS)