Menkumham Rapat dengan DPR terkait Surat Presiden soal Revisi UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyambangi DPR. Dia datang untuk menghadiri rapat bersama Badan Legislasi DPR RI terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Menurut Yasonna pembahasan revisi UU KPK terkait surat presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi kemarin malam tidak perlu rapat paripurna di Parlemen terlebih dulu.

"Surpres tidak perlu diparipurnakan, dibamuskan boleh," kata Yasonna sebelum rapat bersama Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurut Yasonna, nantinya Bamus DPR RI dapat menunjuk siapa yang bertanggung jawab soal revisi UU KPK ini.

"Siapa yang melakukan barang itu kita sami'na wa ato'na (kami dengar dan kami taat)," jelas Yasonna.

Revisi UU KPK adalah Inisiatif DPR RI. RUU KPK ini berisi sejumlah poin penting yang dianggap melemahkan kinerja KPK. Pertama keberadaan dewan pengawas, kedua aturan penyadapan, ketiga kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), keempat status pegawai KPK.

Kelima kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan terakhir posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Revisi inisiatif Parlemen ini ditolak keras pimpinan KPK saat ini karena dinilai melemahkan kinerja mereka dalam memberantas korupsi.

Penolakan ini juga didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seantero Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, para mantan ketua KPK seperti Abraham Samad, juga tokoh masyarakat seperti Buya Syafii Ma`arif.

Saksikan video pilihan di bawah ini: