Anies Serahkan Masalah Pencari Suaka ke UNHCR

Kondisi Para Pencari Suaka di Lokasi Penampungan — Para pencari suaka duduk-duduk di halaman gedung bekas Markas Kodim di kawasan Kalideres, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Rata-rata para pencari suaka tersebut berasal dari Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan, Iraq, dan Iran. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya mengembalikan tanggung jawab soal pengungsi dan pencari suaka pada Komisioner Tinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) dan Pemerintah Pusat.

Pihaknya akan mencabut semua bentuk bantuan pada para pengungsi di gedung eks Kodim Kalideres pada 31 Agustus 2019 mendatang.

"Seluruh pengelolaan para pengungsi di tangan UNCHR, kewenangannya ada di sana. Sifat dari bantuan kami di Jakarta adalah kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan dasar disaat UNCHR belum menjalankan. Tapi kita harus kembalikan kepada kewenangannya dan itulah yang sekarang kita lakukan," ucap Anies dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Selanjutnya, kata Anies, keputusan untuk status dan juga pemulangan para pengungsi dan pencari suaka, ada di tangan UNHCR dan Pemerintah Pusat.

"Itu keputusan di UNHCR untuk pemulangan dan untuk kepastian tetap tinggal atau tidak ada di tangan pemerintah pusat karena kan statusnya WNA," ujarnya.

Sehingga, kata Anies, karena status pencari suaka itu warga negara asing yang berada di wilayah hukum Indonesia, bukan menjadi wewenang DKI Jakarta, melainkan wewenang Pemerintah Pusat.

"Ketika mereka diputuskan untuk tetap berada di wilayah hukum Indonesia maka keputusannya bukan di Pemprov, tapi di pemerintah pusat, kalau Pemerintah Pusat memutuskan mereka berada di Indonesia nanti baru kita berbicara tentang di mananya," ucap Anies menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sesama pencari suaka ricuh di tempat penampungan Kalideres, Jakarta Barat. Seorang polisi terluka saat melerai kedua belah pihak.

2 dari 2 halaman

Akan Dihentikan

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk para pengungsi dan pencari suaka yang ditampung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dipastikan akan dihentikan seluruhnya pada akhir Agustus.

"Rabu kemarin DPRD sudah mengundang Pemprov, UNHCR dan IOM membicarakan soal pencari suaka. Di sana disepakati bahwa batasnya pada tanggal 31 Agustus bukan lagi wewenang Pemprov, tapi dikembalikan ke UNHCR," kata Prasetio di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini DKI sendiri menampung para pencari suaka sekitar 1.500 orang di kawasan Kali Deres, Jakarta Barat selama 41 hari. Sementara itu total jumlah pencari suaka yang berada di Jakarta ada sekitar 14 ribu orang dengan 8.000 ditangani IOM.

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Pencari suaka