Perjuangan BPIP dan Tantangan Menanamkan Ideologi Pancasila

Liputan6.com, Solo - Sejak dibentuk dua tahun lalu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, praktis kerja-kerja nyata belum dirasakan.

Malahan, pemberitaan seksi terhadap organisasi baru ini menyasar ke persoalan gaji dewan pengarahnya, salah satunya Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Isu gaji itu diduga membuat ketuanya, pada saat itu dijabat Yudi Latif, mundur.

Hingga saat ini, posisi Ketua BPIP dinyatakan absen dan diisi sementara oleh pelaksana tugas atau Plt Ketua yang dijabat oleh Hariyono.

Sejak kepemimpinannya, dia mengklaim BPIP telah bergerak progresif dengan serangkaian terobosan, salah satunya penghargaan ikon Pancasila kepada 74 insan anak bangsa di tahun 2019 ini.

“Maka pemberian apresiasi kepada 74 tokoh ini adalah pola pembangkit harapan kita (tehadap Pancasila),” kata Hariyono saat rangkaian kunjungan kerja Penganugerahan Ikon Pancasila di Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/8/2019).

Meski begitu, Hariyono mengamini bila kekinian Pancasila belum dapat dimaknai secara solid oleh segenap rakyat NKRI. Fakta-fakta yang muncul lewat survei terkait adanya aparatur sipil negara hingga aparat hukum dan keamanan yang lebih peracaya ideologi selain Pancasila, membuktikan kerja BPIP tidaklah mudah.

“Sekali lagi kami ingin tekankan, Pancasila itu ideologi, ideologi itu doktrin, maka jangan alergi dengan indoktrinasi, cuma cara menyampaikan saja bagaimana,” jelas dia.

Penguatan ideologi, lanjut Hariyono, mendapat sorotan saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencuatkan wacana mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pelajaran wajib.

Seperti diketahui, materi tersebut seiring berjalannya waktu berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya dinilai tidak dirasakan lagi pada saat sekarang.

Saksikan video pilihan berikut ini: