Eks Menko Perekonomian Dorodjatun Tak Penuhi Panggilan KPK soal Kasus BLBI

Kasus BLBI, Mantan Menteri Era Presiden Megawati Soekarnoputri Diperiksa KPK — Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti bersiap keluar geung KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa (2/1). Dorodjatun diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada BDNI. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hari ini. Hanya sana dia tidak memenuhi panggilan tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, Dorodjatun melayangkan surat permohonan pergantian jadwal pemeriksaan.

"Saksi mengirimkan surat tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain hari ini dan meminta penjadwalan ulang," tutur Febri dalam keterangannya, Selasa (2/7/2019).

Dorodjatun seyogyanya akan dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka pengusaha Sjamsul Nursalim (SJN).

Selain Dorodjatun, lanjut Febri, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya. Mereka adalah pengacara Ary Zulfikar; Senior Advisor Nura Kapital, M Syahrial; dan Dirut PT Berau Coal Tbk, Raden C Eko Santoso Budianto.

Sebelumnya, tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istri Itjih Nursalim mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Jumat 28 Juni 2019.

Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali BDNI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi SKL BLBI.

2 dari 2 halaman

Surat Panggilan

KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istrinya Tersangka Kasus BLBI — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2019). KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi SKL BLBI. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Febri menyatakan, tak ada alasan bagi Sjamsul Nursalim dan Itjih tak menghadiri panggilan pemeriksaan terkait kasus BLBI. Sebab, tim lembaga antirasuah sudah mengirimkan surat pemanggilan ke lima alamat rumah milik Sjamsul dan Itjih di Indonesia dan Singapura.

Untuk alamat di Indonesia, tim KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah para tersangka kasus BLBI itu di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran, Jakarta Selatan sejak Kamis, 20 Juni 2019.

Sementara alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, sejak Jumat, 21 Juni 2019, yaitu: 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.

Pada kasus BLBI ini, KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang divonis 15 tahun penjara.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun. Sjamsul dan Itjih sendiri diketahui menetap di Singapura.

Meski demikian, aset dan bisnis Sjamsul menjalar di Tanah Air. Salah satunya, PT Gajah Tunggal Tbk yang memiliki anak usaha seperti PT Softex Indonesia, PT Filamendo Sakti, dan PT Dipasena Citra Darmadja. Selain itu, Sjamsul juga menguasai saham Polychem Indonesia yang sebelumnya bernama GT Petrochem.

Sjamsul juga memiliki sejumlah usaha ritel yang menaungi sejumlah merek ternama seperti Sogo, Zara, Sport Station, Starbucks, hingga Burger King.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Dorojatun Kuntjoro Jakti
Kasus BLBI