Yenny Wahid: People Power Hanya Akan Mengorbankan Rakyat

Forum Nusantara Sosialisasikan Desa Damai Anti Intoleransi dan Radikalisme — Co-Founder Wahid Fondation Yenny Wahid saat menghadiri Forum Nusantara bersama UN Women, Jakarta, Jumat (8/2). Forum membahas geliat perempuan di desa membangun deteksi dan respons terhadap isu intoleransi dan radikalisme. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Gerakan people power atau yang kini berganti nama menjadi gerakan kedaulatan rakyat pertama kali dilontarkan Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais. Kubu Prabowo mengklaim narasi itu dibangun untuk melawan kecurangan pemilu.

Namun, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid punya pendapat lain, dia melihatnya, langkah BPN itu bukanlah people power. Menurutnya, people power berangkat dari kegelisahan masyarakat, namun untuk gerakan itu, dia lebih melihatnya hanya upaya pengerahan massa.

Panjat Tebing Punya Perwakilan di Papua Barat Daya, Yenny Tekankan Pentingnya Pembinaan Atlet Sejak Dini

"Kalau saya melihat ini kan terutama karena persoalan politik, kalau persoalan politik kategorinya bukan people power tapi adalah pengerahan massa, jadi berbeda," ucap Yenny di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).

Yenny mengatakan, lebih baik semua pihak menahan diri. Sebab, pengerahan massa malah merugikan. Apalagi, jika terbagi menjadi dua kubu.

"Kalau sudah begitu pasti akan ada konflik di lapangan, nanti malah korban, rakyat yang tidak berdosa menjadi korban karena diprovokasi oleh para elite-elitenya," ujar dia.

Yenny menyarankan, bagi pihak-pihak yang tidak menerima hasil pemilu, gunakanlah jalur yang tidak berseberangan dengan hukum yakni melalui proses konstitusi.

"Buktikan di pengadilan," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut Gayus, praktek menggulingkan pemerintahan dengan cara melawan hukum dapat diancam hukuman mati.

2 dari 2 halaman

Gerakan Kedaulatan Rakyat

BPN Paparkan Bukti Kecurangan Pemilu 2019 — Capres 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). Dalam acara ini turut hadir para petinggi BPN dan menampilkan bukti-bukti kecurangan Pemilu 2019 yang ditemukan oleh tim BPN. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Syafii mengatakan pihaknya tidak akan membawa kasus dugaan kecurangan Pemilu yang telah diungkap ke publik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Syafii mengaku pihaknya tidak percaya MK dapat adil dalam mengusut kecurangan pemilu yang mereka yakini. Menurutnya cara yang mungkin akan ditempuh oleh BPN adalah mengandalkan gerakan kedaulatan rakyat.

"Ketika Undang-Undang dasar dipastikan sudah tidak dilaksanakan, tolong diingat kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Nanti rakyat akan tunjukkan apa maunya dengan kedaulatan yang dimilikinya ketika kita sudah memastikan Undang-Undang dasar dan peraturan perundang-undangan tidak lagi dilaksanakan," ucap dia.

Istilah kedaulatan rakyat ini, sebelumnya mucul dari Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais sebagai ganti dari istilah people power. Kedaulatan rakyat untuk melawan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019.

"Dari sekarang kita tidak gunakan people power, tapi gunakan 'kedaulatan rakyat'," ujar Amien saat menghadiri acara BPN Prabowo-Sandi bertajuk 'Mengungkapkan Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.