Sukses

Polemik Pernyataan Sudirman Said soal Freeport

Sudirman Said menilai, pengambil-alihan saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme adalah klaim yang berlebihan.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kini sudah resmi memegang 51 persen saham PT Freeport.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, pun kemudian meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mengambil alih saham PT Freeport tersebut sebagai bagian dari nasionalisme.

Dia menilai, pengambil-alihan saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme adalah klaim yang berlebihan. Karena menurut dia, itu merupakan transaksi jual beli biasa.

Sudirman merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019. Menurut dia, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.

Tak tinggal diam, Jokowi pun angkat bicara. Jokowi membantah jika ada pertemuan diam-diam untuk pengambilan saham 51 persen PT Freeport menjadi milik Indonesia.

Berikut fakta-fakta pernyataan Sudirman Said soal PT Freeport yang dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

1. Lebai

Sudirman Said meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.

"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambilalihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebai. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman.

Sudirman merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019. Dia mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.

"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," beber Sudirman.

 

3 dari 4 halaman

2. Dibantah Jokowi

Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun, Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia dan dilakukan secara diam-diam.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

Jokowi menuturkan, pertemuan dengan bos Freeport dilakukan beberapa kali. "Enggak sekali dua kali ketemu, gimana sih kok diam-diam. Ya Ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi.

Kepala Negara kembali menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

"Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam," kata Jokowi.

Menurut dia, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah, sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.

"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh," tegas Jokowi.

 

4 dari 4 halaman

3. Bentuk Kekecewaan Sudirman Said

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, mantan Menteri ESDM Sudirman Said gagal melakukan negosiasi dengan PT Freeport. Maka itu, dia membuat isu Presiden Jokowi melakukan pertemuan rahasia dengan bos Freeport McMoran saat itu, James R Moffet.

Hasto menilai sikap Sudirman yang kini mendukung Prabowo sebagai bentuk kekecewaan karena dicopot sebagai menteri oleh Jokowi.

"Sehingga apa pun yang disuarakan oleh Pak Sudirman Said, publik melihat bahwa itu sebagai sebuah bentuk kekecewaan dari Pak SS (Sudirman Said)," kata Hasto.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menilai, Sudirman memberikan serangan politik di tengah kontestasi Pilpres 2019.

"Kami akan lebih memberikan apresiasi kepada Pak SS apabila mampu memberikan kebijakan alternatif di luar yang dilakukan Pak Jokowi," kata dia.

Terkait negosiasi Freeport, kata Hasto, paling penting adalah proses saat ini. Bagaimana pemerintahan Jokowi berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.