HUT ke-69 Ditjen Imigrasi, Menkumham: Bijak dan Optimistis di Tahun Politik

Yasonna 'menantang' para kepala kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk saling berlomba memberikan yang terbaik, khususnya dalam menyelesaikan RPJM di tahun 2019.

Diterbitkan 28 Januari 2019, 10:40 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberi arahan dalam apel peringatan hari jadi Direktorat Jenderal Imigrasi ke-69. Lewat paparannya, Yasonna ingin setiap jajarannya dapat berikap bijak menghadapi tahun politik 2019.

"Tahun 2019 adalah tahun politik yang harus kita sikapi dengan bijak dan optimis untuk menyelesaikan target dan tanggung jawab secara tuntas berkualitas," kata Yasonna di Lapangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2019).

Menurut Yasonna, hal itu merupakan wujud nyata dan komitmen bersama mewujudkan mindset yang merubah pola pelayanan yang bergerak menuju lebih baik.

"Dan untuk mewujudkan kepasitan hukum yang utamanya adalah fungsi dan tugas keimigrasian dan terus meningkat layanan untuk memberi yang terbaik untuk masysrakat dan negara," jelas Yasonna.

Karenanya, Yasonna 'menantang' para kepala kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk saling berlomba memberikan yang terbaik, khususnya dalam menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tahun 2019 dan tahun selanjutnya.

"Saya ingin menantang untuk berlomba memberikan yang terbaik di tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJNM 2015-2019, sekaligus tahun awal persiapan RPJNM 2020-2024, untuk itu tingkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi sistem informasi management terbarukan," Yasonna memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

  • Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM ke-30
    Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM ke-30
    Yasonna Laoly
  • liputan6
    Silmy Karim adalah seorang pejabat publik dengan rekam jejak panjang di BUMN dan pemerintahan, yang kini menjadi sorotan publik karena dugaan kasus korupsi pemerasan terkait izin tinggal WNA saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
    Ditjen Imigrasi
  • Menkum HAM
  • Imigrasi