MUI Dukung Pemerintah Indonesia Sikapi Masalah Uighur

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah masih menunggu kabar selanjutnya dari Kedutaan Besar Indonesia di Beijing terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

JK mengatakan, sejauh ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memanggil kedubes Cina untuk melihat keadaan yang sebenarnya di sana.

"Semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan dubes China ke Menlu pada tiga hari lalu," ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis 20 Desember 2018.

Pemerintah, kata JK akan memperlajari lebih dulu terkait kasus di sana. Dia menilai apa yang terjadi pada etnis Uighur berbeda dengan kasus pelanggaran HAM yang menimpa kaum muslim di Rohingya, Myanmar.

JK melihat, dugaan pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur bisa terjadi karena merebaknya paham radikalisme di sana.

Salah satu indikasi, yaitu adanya sejumlah warga etnis Uighur yang pernah ditangkap di Poso. Saat itu terdapat 12 orang yang merupakan warga Uighur.

"Agar dibedakan apa yang terjadi. Bisa juga radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia. Dalam penyelesaian konflik di poso, ada 6 yang ikut dari Uighur itu dia meninggal, empat ditahan sekarang, jadi juga agar dipahami itu bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme," ungkap JK.