Hakim Perintahkan KPK Buka Blokir Rekening Johannes Kotjo

Liputan6.com, Jakarta - Majelis hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum Johannes Budisutrisno Kotjo yang meminta pembukaan blokir empat rekening Kotjo. Keputusan itu disampaikan majelis hakim sebelum membacakan vonis perkara Johannes Kotjo. Dia didakwa memberi suap Rp 4,750 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham terkait proyek PLTU Riau-1.

Dari pertimbangan yang dibacakan Hakim Lucas Prakoso, empat rekening yang diblokir oleh bank atas permintaan KPK tidak memiliki kaitan dengan kasus suap. Sehingga sesuai ketentuan, permohonan pembukaan blokir harus diajukan oleh KPK kepada pihak bank.

"Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan maka permohonan penasihat hukum terdakwa harus dikabulkan. Memerintahkan penuntut umum pada KPK untuk mengajukan permohonan kepada Bank Central Asia agar bank tersebut mencabut pemblokiran rekening terdakwa," ucap Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Putusan tersebut diucapkan majelis hakim mengingat jaksa penuntut umum meminta pihak bank agar memblokir beberapa rekening Kotjo terkait kasus suap pengerjaan proyek PLTU Riau-1.

Johannes Kotjo dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta, atau subsider 6 bulan kurungan. Uang-uang tersebut diberikan Kotjo agar Eni mau mengusahakan perusahaannya terlibat menggarap proyek senilai USD 900 juta tersebut. Selain itu, dari pertimbangan jaksa penuntut umum, menyebutkan bahwa uang yang diminta Eni sebagian diperuntukan munaslub Golkar dan Pilkada sang suami di Kabupaten Temanggung.

Sebanyak Rp 2 miliar digunakan Eni untuk munaslub Golkar, Rp 2 miliar untuk pemenangan Pilkada suami Eni Maulani Saragih.

Kotjo mengetahui adanya proyek itu sekitar tahun 2015. Melalui PT Samantaka, anak perusahaan BNR, ia mengirimkan surat ke PT PLN Persero atas keinginannya ikut serta mengerjakan proyek tersebut. Namun surat itu tak kunjung mendapat respons.

Saksikan video pilihan di bawah ini: