Komisi II DPR Minta Kemendagri Awasi Peredaran E-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta pihak pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dari peredaran e-KTP. Hal tersebut terkait tercecernya satu karung e-KTP di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 8 Desember 2018.

"Saya kita memang kita minta kepada pemerintah untuk lebih mengintensifkan pengawasan ke bawahnya. Kalau di Kementerian Dalam Negeri di Ditjen Dukcapil kita jamin sudah terkontrol tapi yang ke bawahnya ke provinsi, kabupaten atau kota apalagi ke bawah ya," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Amali mengatakan, memang pengawasan tingkat kota dan provinsi bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski begitu, ia tetap mengimbau Kemendagri untuk tetap melakukan pengawasan.

"Tetapi kami tetap minta kepada pemerintah daerah dan Kemendagri untuk mengawasi betul tentang peredaran e-KTP. Apalagi kalau terindikasi ada yang bahkan diperjualbelikan," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini juga menilai, kasus tersebut bisa meresahkan masyarakat. Sebab, bisa saja masyarakat menduga ada ada unsur kecurangan dari tercecernya e-KTP tersebut.

"Ini juga bisa meresahkan makanya, apalagi kita menjelang kontestasi April 2019. Bisa saja mengait-ngaitkan hal yang dianggap bukan menjadi potensi kecurangan dan sebagainya," ujarnya.

"Jadi saya kira kami minta Kemendagri supaya terus mengawasi itu walaupun kami paham dalam keterbatasan karena kalau sudah di bawah itu menjadi ranahnya pemerintah daerah," ucapnya.

Dia menambahkan peluang untuk memalsukan e-KTP sangat kecil. Pasalnya, sulit untuk membuat e-KTP palsu.

"Pada minggu lalu pada saat raker Pak Mendagri sudah menyampaikan dan Pak Dirjen, walaupun itu ada tapi mereka susah untuk membuat sesuatu yang palsu itu menjadi asli karena dia ada kodifikasinya sendiri. Mana yang asli, mana yang kurang, mana yang palsu," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: