Polri Bantah Intervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta - Mabes Polri membantah tudingan soal upaya intervensi polisi pada acara Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah, yang rencananya akan digelar di Yogyakarta pada November mendatang.

"Ah tidak ada, kita tidak ada urusan dengan itu," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Dugaan adanya intervensi dari kepolisian itu pertama kali diungkapkan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Bahkan kepolisian disebut-sebut mengintervensi Pemuda Muhammadiyah untuk memilih kandidat tertentu pada Muktamar mendatang.

"Tidak ada intervensi-intervensi. Kita lakukan tugas profesional," kata Setyo menegaskan.

Sebelumnya, Dahnil Anzar mengaku mendapat laporan dari beberapa kadernya di daerah soal dugaan upaya intervensi yang dilakukan polisi pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengunjungi Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh.

2 dari 2 halaman

Dapat Laporan

Hal itu disampaikan Dahnil usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Mapolda Metro Jaya, Selasa 16 Oktober kemarin.

"Saya beberapa hari ini mendapat laporan dari teman-teman pimpinan daerah PP Muhammadiyah di daerah-daerah, kemudian pimpinan wilayah PP Muhammadiyah di wilayah provinsi itu bahwasannya mereka didatangi oleh polisi," kata Dahnil setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018) malam.

Para polisi, menurut dia, melontarkan pertanyaan yang aneh kepada pengurus salah satu ormas terbesar di Indonesia itu. Mereka ditanyai seputar Muktamar Muhammadiyah, mulai dari jadwal penyelenggaraan hingga kandidat ketua umum ke depan.

"Bahkan polisi mendorong, idealnya nanti yang dipilih jadi ketua adalah calon A," kata dia.

Menurut Dahnil, tindakan polisi-polisi itu mirip dengan apa yang terjadi di era Orde Baru. Ia menegaskan, Muhammadiyah menolak adanya intervensi. Dahnil khawatir organisasinya dipolitisasi.

"Kami secara institusional akan mengirim surat kepada Pak Kapolri apakah betul ada perintah itu. Jangan sampai kemudian ada upaya politisasi," tegas Dahnil.

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024