Kemendagri Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekitarnya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan normal. Pemda ini meliputi Pemda Kota Palu, Kabupaten, Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Pengawalan tersebut dilakukan oleh tim pendampingan Kemendagri dan Praja IPDN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun ikut memantau langsung pengawalan ini.

“Tim pendampingan Kemendagri dan Praja IPDN yang sedang bertugas terus berupaya membantu sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya,” ujar Tjahjo, Minggu (7/10/2018).

Sesuai dengan arahan sebelumnya, tim pendampingan fokus melakukan tugas dan fungsi Kemendagri di lokasi bencana. Pertama, melakukan pendataan aparat pemerintah daerah dan DPRD setempat yang jadi korban meninggal dan hilang. Juga aparat yang kehilangan keluarga dan rumah.

Kedua, melakukaan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak, seperti kantor pemeritahan, sarana prasarana, peralatan kantor, dan pendukung pemerintahan lainnya di Pemda Provinsi  Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. Ketiga, melakukan pendampingan kepada Pemda dalam hal penyusunan dan perubahan APBD, mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan KTP.

Keempat, memberikan semangat kepada jajaran aparatur Pemda yang selamat untuk kembali bekerja normal seperti  sebelumnya. Kelima, mendorong Pemda untuk membuat tempat- tempat pelayanan pemerintahan darurat, seperti pembangunan kantor lurah sementara. Selain itu, jika Lurahnya/Kepala Desanya meninggal, maka bisa segera tunjuk Plt. Lurah ataupun wakil kepala desa. 

Sementara itu, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, menyatakan bahwa sesuai arahan Tjahjo, harus ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan hasil pendataan aparatur yang meninggal.

"Selanjutnya dikoordinasikan dengan Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kemungkinan penambahan formasi penerimaan PNS baru di Pemda Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan kabupaten Parigi Moutong dengan memprioritaskan formasi penerimaan sesuai kebutuhan di lokasi bencana. Misalnya, sarana geologi, guru psikologi, dokter, perawat, penyuluh pertanian, dan penyuluh perikanan,” ucapnya.

Bahtiar menambahkan, jika ada dari Angggota DPRD Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong menjadi korban meninggal, maka akan segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Selain itu, berdasarkan hasil pendataan infastruktur dan sarana prasarana, peralatan pemerintahan yang rusak akan dibangun kembali dengan dukungan APBN, baik bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemerintahan, maupun dana program penanggulangan bencana.

Untuk itu, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu membangun gedung kantor pemerintahan yang tahan gempa.

“Intinya Kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan Pemda Provinsi Sulteng, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong dapat kembali normal. Kemendagri akan koordinasi dengan Menpan RB untuk penanganan aparat yang menjadi korban. Sedangkan untuk pembangunan kantor dan sarana prasaranam pemerintahan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, dan BNPB,” kata Bahtiar.

Lanjutkan berdasarkan data sementara yang diterima dari Ketua Tim Pendampingan Kemendagri yang berada di lapangan, ada beberapa gedung Kantor Pemda provinsi yang rusak Berat. Bangunan itu adalah Kantor Gubernur Provinsi Sulteng, BPBD, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Biro Organisasi, Biro Otda, Biro Admimistrasi Ekonomi, Biro SDM, Biro Kesra, Bappeda, Badan Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan KB, Balitbangda, dan Bapatda.

"Sesuai arahan Mendagri bagi kantor yang rusak berat maka untuk sementara mereka berkantor dengan mendirikan tenda di depan kantornya masing–masing,” ujar Bahtiar. 

Selanjutnya, terkait data Aparat Sipil Negara (ASN) yang meninggal, terdapat ASN Pemda Provinsi Sulteng 15 orang dan ASN Pemda Kota Palu 42 orang. Data korban hilang lainnya adalah 54 orang anggota Satpol PP Kota Palu yang hilang saat persiapan pengamanan peringatan HUT Kota Palu.

Sampai pada Jumat (5/10/2018), baru 3.300 aparatur Pemprov Sulteng yang masuk kantor dari total pegawai keseluruhan sebanyak 12.623 orang. Sementara itu, untuk jumlah aparatur ASN Kota Palu yang berjumlah 6.734 orang terinformasi pasti 42 orang ASN Kota Palu meninggal dunia ditambah 54 orang anggota Satpol PP yang hilang saat bertugas di pantai saat persiapan pengaman HUT kota Palu.

(*)