Sukses

KPK Nilai Janggal Zumi Zola Dapat Bocoran OTT

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) heran Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola mendapat bocoran mengenai rencana operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD provinsi tersebut sejak Oktober 2016. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai, keterangan saksi ini janggal karena timnya baru ke Jambi pada akhir 2017.

"Itu juga agak janggal sesungguhnya karena KPK sendiri, saya tadi sudah cek ke Divisi Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan) secara resmi masuk Jambi itu sekitar akhir 2017. Seingat saya November 2017, melalui rapat kerja dengan pimpinan daerah di sana," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Menurut dia, Divisi Korsupgah bertugas untuk memperingatkan pejabat daerah, jangan sampai ada tindak pidana korupsi di Jambi.

"Karena kalau masih korupsi menerima suap, bukan tidak mungkin kami melakukan tangkap tangan seperti di daerah lain untuk penanganan kasus korupsi," ujar Febri seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrat Cornelis Buston dalam kesaksiannya pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, menyatakan Zumi Zola mendapat bocoran rencana OTT tersebut.

"Waktu Oktober 2016 yang diberi tahu saksi itu jauh sekali jaraknya dengan penyelidikan dilakukan KPK. Penyelidikan baru dilakukan sekitar tanggal 30 atau 31 Agustus 2017. Jadi, hampir satu tahun rentangnya," ucap Febri.

Selanjutnya, kata dia, tangkap tangan terkait kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 juga baru dilakukan pada November 2017.

"Jadi, tidak akan mungkin ada info tangkap tangan 2016, karena penyelidikan baru mulai Agustus 2017," ungkap Febri.

Namun, dia berjanji KPK tetap akan mencermati dan menganalisis kesaksian Cornelis dalam sidang Zumi Zola tersebut.

"Tetapi KPK tetap akan cermati fakta persidangan dan akan melakukan analisis lebih lanjut," ujar Febri.

OTT yang dimaksud oleh Cornelis ternyata baru terlaksana pada 28 November 2017, yaitu saat KPK mengamankan Supriono, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi; Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi, dan Saipudin sebagai Asisten Daerah Bidang III Pemprov Jambi.

2 dari 2 halaman

Kesaksian Cornelis

Ketua DPRD Jamb Cornelis Buston memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait dugaan pemberian suap dan penerimaan gratifikasi. Dalam keterangannya, dia mengaku pernah ditelepon Zumi dan mendapat informasi akan ada operasi tangkap tangan di Provinsi Jambi.

Pada percakapan telepon itu, Zumi mengaku informasi itu diperolehnya saat tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK melakukan kunjungan ke Jambi pada 2016.

"Oktober, Pak Gub telepon saya, bilang Pak Ketua, kemarin saya ditelepon orang KPK Korsupgah yang ke Jambi kemarin. Terus Pak Gub sampaikan bahwa KPK akan ada OTT di DPRD provinsi, Pak Gub kaget makanya saya kaget," ujar Cornelis, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Mendapat informasi akan adanya penindakan di lingkup Provinsi Jambi, Zumi menyampaikan rasa ketakutannya kepada Cornelis. Keduanya, Cornelis dan Zumi Zola, menegaskan tidak akan berurusan dengan uang untuk laporan APBD 2017.

Namun, komitmen keduanya tidak sejalan dengan anggota legislatif lainnya lantaran sudah menjadi "kebiasaan" adanya uang ketok palu dalam setiap pembahasan, terlebih laporan atau pengesahan APBD.

Cornelis bahkan menuturkan, Zoerman Manap sebagai Wakil Ketua DPRD Fraksi Golkar dan beberapa ketua fraksi sempat dikabarkan menemui Zumi Zola guna membahas uang ketok palu. Namun, ada tidaknya pertemuan antara Zoerman dengan Zumi, tidak dipastikan oleh Cornelis.

"Setelah itu Pak Zoerman katanya telepon Pak Gub. Katanya Pak Gub didatangi ketua-ketua fraksi," kata Cornelis.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Saksi: Zumi Zola Bilang Dapat Kabar dari KPK Bakal Ada OTT
Artikel Selanjutnya
Mirip Rumus Matematika, Ini Kode Rumit untuk Suap Anggota DPRD Jambi