Ketahanan Pangan Rawan Korupsi, Abraham Samad Minta KPK Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di bidang ketahanan pangan, menunjukkan sektor ini masih rawan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Karena itu, kata Abraham, KPK harus menutup celah potensi korupsi ini dengan mengaktifkan segera satuan tugas di sejumlah kementerian, khususnya Pertanian.

Potensi korupsi sektor ketahanan pangan itu antara lain terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian, dan pengadaan komoditas pangan strategis.

"Makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan karena mendapat keistimewaan pejabat di kementerian tertentu, juga merupakan lahan subur korupsi pangan," ujar Abraham dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/3/2018), di Jakarta.

Jika potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, ucap Abraham, swasembada pangan bisa terhambat oleh korupsi yang pada gilirannya dapat menganggu ketenangan masyarakat desa, mengingat 70 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

"Sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi karena adanya perputaran uang yang sangat signifikan. Korupsi impor daging dan impor gula yang pernah dibongkar KPK adalah salah satu contoh betapa sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi," kata Abraham yang menjadi Ketua KPK periode 2011-2015.