Banyak Aset Tanah TNI Tak Bersertifikat

Liputan6.com, Jakarta - Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengatakan aset negara harus diselamatkan, termasuk yang dimiliki TNI-Kemhan. Meski demikian, banyak aset tanah tak mengantongi sertifikat.

Berdasarkan rekapitulasi data tanah Kemhan dan TNI, hasil data Barang Milik Negara (BMN) triwulan III T.A. 2017, tercatat 11.098 bidang tanah dengan luas 3.373.317.418 M2. Yang bersertifikat baru 7.547 bidang tanah atau seluas 673.211.919 m2.

Adapun yang belum yaitu 3.844 bidang dengan luas 2.700.105.499 m2. Sedangkan yang bermasalah sebanyak 724 bidang atau seluas 2.010.145.185 m2.

"Aset negara harus kita selamatkan baik dari segi hukum, administratif dan fisik. Administrasi belum tertib, fisik sebagian dikuasai dan tidak dikuasai bahkan banyak yang tidak dikuasai," ucap Sofyan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Dia mencontohkan bagaimana di Banten, aset tanah TNI AU saat mau digunakan, ternyata sudah ditempati warga. Bahkan menjadi tiga desa.

"Kita punya di Banten tanah TNI AU. Itu begitu mau ditertibkan sudah jadi kampung dan desa. Nah ini sulit sekali kita lakukan kalau seperti itu," jelas Sofyan.

Karena itu, masih kata dia, apa yang dikuasai TNI akan diselesaikan. Kemudian diberikan sertifikat.

"Supaya fisik sudah dikuasai, administrasi kita bereskan dan hukum kita selesaikan. Tetapi kalau tidak dikuasai secara fisik, secara hukum kuat sekali itu, mungkin aspek hukum administrasi kita selesaikan dulu, secara fisik nanti diselesaikan," Sofyan memungkasi.