Sukses

Ahok Lebih Suka Gusur Ganti Uang Ketimbang Bangun Rusun

Sebab, bangun rusun lebih mahal ketimbang beri ganti rugi. Namun, warga bantaran sungai harus meninggalkan Ibukota.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi sungai di Jakarta. Kali ini, Pemprov DKI fokus pada normalisasi Sungai Ciliwung. Permukiman di bantaran sungai itu pun direlokasi.

Pekan lalu, Pemprov DKI menertibkan permukiman di Kampung Pulo. Walaupun penertiban tersebut mendapat sejumlah kritikan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai cara yang dipakai Pemprov untuk merelokasi warga lebih manusiawi dibanding Tangerang Selatan. DKI baru menggusur warga setelah rusun jadi.

"Makanya saya marah sama walikota. Ini orang sudah tinggal lama, Cisadane dan Ciliwung mirip-mirip kasusnya," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Sejumlah pihak menilai penggusuran tidak manusiawi karena tidak ada ganti rugi. Tapi, aturan pemberian uang kerohiman kepada warga sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, DKI Jakarta memilih membangun rusun sebagai kompensasi lain untuk warga terdampak relokasi.

"Kamu enggak bisa main usir orang terus enggak dikasih solusi rusun. Enggak ada main usir saja enggak bisa dong. Jangan bandingin saya," tegas Ahok.

Kalau boleh memilih, kata mantan Bupati Belitung Timur itu, ingin memberikan uang dibanding membangun rusun. Sebab, anggaran yang dikeluarkan jauh lebih murah memberi uang kerohiman.

"Secara jujur, kalau mau kasih duit saya lebih suka kasih Rp 15 juta. Saya bangun satu rusun butuh Rp 140-200 juta. Kalau mau minta Rp 15 juta pulang kampung mau kasih kerohiman saya kasih Rp 15 juta lebih, untung saya," jelas Ahok.

Bagi dia, tidak mudah menyediakan rumah susun bagi warga terdampak penertiban. Sebab, bila jumlah rusun belum terpenuhi, penertiban belum bisa dilakukan.

"Bangun rusun 500 saya mau pindahin 2.000 saja, saya enggak berani bongkar. Tapi kalau 2.000 orang bilang sudah pak kasih Rp 10 juta aja asal kami pergi 25% kerohiman. Saya kasih. Kenapa? Langsung kasih langsung selesai masalah. Kalau rusun saya butuh 1,5 tahun. Kalau kerohiman seperti dulu 2010 masih boleh dulu. Dia enggak mau kasih karena enggak ada anggaran. Ya minta dong sama DPRD kalau enggak ada duit bikin rusun. Kalau enggak begitu pengusiran namanya," tutup Ahok. (Bob)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.