Sukses

Wagub Djarot Akan Tuntut dan Publikasikan Penyalah Guna Dana KJP

Pemprov tetap akan menggunakan sistem pembayaran nontunai di setiap transaksi yang menggunakan KJP.

Liputan6.com, Jakarta - Modus penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) satu per satu mulai terungkap. Mulai dari memanfaatkan oknum SPBU, membeli emas, hingga membayar sewa tempat karaoke.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat pun mengancaman akan menindak tegas para oknum penyalah guna dana KJP tersebut.

"Kita akan kasih efek jera, mereka yang melanggar kalau bisa dipublikasikan dan bisa dituntut," kata Djarot di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Pemprov, lanjut dia, tetap akan menggunakan sistem pembayaran nontunai 'di setiap transaksi yang menggunakan KJP. Meski masih ditemukan berbagai penyimpangan dan penyelewengan dana melalui sistem itu.

Menurut dia, transaksi nontunai justru membantu pemprov melacak sejumlah kejanggalan di setiap transaksi. Sistem tersebut juga sebagai bentuk pengawasan dari program KJP.

"Kan tidak banyak, hanya beberapa persen. Tapi jangan hanya karena seperti itu, kemudian sistem melalui perbankan itu ditiadakan. Justru dengan nontunai itu akan ketahuan ketimpangannya. Itu salah satu bentuk pengawasan yang sangat efektif untuk bisa mengetahui apa saja yang dibelanjakan dari KJP itu, siapa yang pakai, siswa atau orang tua," ucap Djarot.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang lantaran mengetahui adanya penyalahgunaan dana KJP. Dia pun mengancam akan menyeret penyalah guna KJP itu ke ranah hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal pun mengatakan akan meneliti penyalahgunaan KJP masuk dalam ranah pidana atau tidak. (Bob/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini