Ahok: Presiden Jokowi Ingin Pembangunan LRT Dikebut

Soal Proyek Reklamasi Pulau

Proyek reklamasi pulau mulai timbul masalah. Pengembang yang diberi wewenang untuk mereklamasi sudah memasarkan unit, padahal izin pemasaran belum dikantongi.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sangat sulit mengawasi tindakan pengembang yang seperti itu. Bahkan, pemasaran sebenarnya tidak hanya di lokasi reklamasi pulau.

"Bukan cuma pulau, seluruh pengembang pasti masarin. Dia pasarinnya kayak orang tanda jadi tahu nggak. Saya nggak tahu juga Jakarta begitu tuh," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Menurut Ahok, seharusnya protes atas pemasaran ini diajukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dia juga yakin para pengembang juga tidak mau rugi dalam membangun hunian.

"Makannya dia pinter waktu orang dateng dia nggak bikin AJB. Cuma kayak perjanjian kamu pesen kadang dia tulis harga tidak mengikat, harga hanya hanya ditentukan saat lu jual," imbuh dia.

Ahok menilai, cara pemasaran yang dilakukan pengembang mirip pre-order. Seperti membeli mobil indent (pesan), warga harus membayar dulu baru mendapat mobil yang diinginkan dalam waktu yang lebih lama.

"Sekarang kalau pengembang nggak bodoh kan dia mau tahu berapa yang mau beli. Kecuali kita bisa tangkap salah kalau dia nggak bangun," pungkas Ahok.

Sebelumnya, tersiarnya kabar adanya aktivitas penjualan hunian di Pluit City (Pulau G) hasil reklamasi pantai utara Jakarta. PT Muara Wisesa Samudra (MWS) sebagai pengembang dinilai tidak berhak menjual unit bangunan karena baru mengantongi izin reklamasi, bukan izin menjual.

"Jika benar ada aktivitas marketing, ini sudah melanggar peraturan. Biasanya Pak Ahok suka marah-marah jika melihat yang seperti ini. Tapi saya lihat kok diam aja. Adem ayem aja," ujar kata anggota DPD RI Fahira Idris.

Fahira mengatakan, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No 88 Tahun 2008 mengenai pemasaran properti, setiap pengembang yang ingin memasarkan produknya di media cetak maupun elektronik termasuk website harus sudah memenuhi persyaratan administrasi perizinan. (Mvi/Ado)