Banggar DPR Resmi Terbentuk

Liputan6.com, Jakarta - Sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu, DPR akhirnya memiliki Badan Anggaran (Banggar). Pimpinan DPR hari ini melantik anggota Banggar yang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua.

Dengan pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin), Taufiq Kurniawan itu, komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah terisi seluruhnya.

Politisi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit menempati posisi Ketua Banggar. Adapun 4 Wakil Ketua Banggar, adalah Wakil Ketua I Said Abdullah (anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP), Wakil Ketua III Djoko Ujiyanto (anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat). Lalu Wakil Ketua III Jamaluddin Jafar (anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN), dan Wakil Ketua IV Jazuli Fawaid (anggota Komisi V DPR FPKB).

Sebanyak 98 orang yang berasal dari semua fraksi di DPR menjadi anggotanya.

"Saya harapkan, agar waktu yang terbatas ini, kita gunakan untuk membahas anggaran untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Banggar Ahmad Noor Supit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).

Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menuturkan komitmennya untuk memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat dapat dihilangkan. Langkah yang ditempuh, kata dia, adalah bekerja semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat melalui politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Komitmen saya adalah memberi warna baru dalam politik anggaran. Artinya, porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Said.

"Semua anggota Banggar sekarang ini punya semangat yang sama menjadikan Banggar dan DPR ini tidak cedera. Kita berjuang sesuai amanah rakyat," kata dia.

Said menjelaskan, langkah pertama yang bakal dilakukan, yakni memperbaiki sistem di Banggar, terutama saat pembahasan anggaran. Mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar dan prosedur saat pembahasan anggaran yang baik. Hal ini penting, agar tidak terjadi lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk keuntungan  pribadi.

"Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN," tutur dia.

Selain memperbaiki sistem, Said juga meminta pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka, sehingga rakyat bisa mengetahui detail dan proses pembahasan anggaran di Banggar DPR. Bahkan, jika diperlukan, pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ndy/Ans)