JK Akui Hotel Bakal Kena Imbas Larangan Rapat di Tempat Mewah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK menyatakan, gencarnya pembangunan infrastruktur yang dimulai tahun depan harus diikuti efisiensi segala bidang. Pemerintah pun melarang rapat-rapat di hotel demi efisiensi anggaran.

"Penelitian mengungkapkan Rp 40 triliun anggaran kita perjalanan dan rapat. Rapat-rapat harus di kantor pemerintah, maknanya agar kita lebih efisien menggunakan anggaran," terang JK dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional atau Rakornasdanas  2014, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

JK mengatakan ada imbas yang ditimbulkan dari efisiensi tersebut. Ia mengibaratkan efisiensi yang dilakukan bak minum obat, tidak menggenakan di awal tapi ‎efeknya terasa kemudian.

"‎Kalau kita ingin efisien, ada korban juga, kenyamanan berkurang sehingga bayaran ke hotel berkurang. Akhirnya hotel juga ada masalahnya, tetapi sama dengan minum obat, hari ini kita minum obat memang tidak enak, setelah 2-3 bulan atau 1 tahun ekonomi bertumbuh karena kita efisien, hotel akan penuh lagi dengan tamu yang banyak tetapi bukan peserta rapat, tapi tamu yang benar-benar ingin bekerja," terang JK.

Selain itu, JK juga menyinggung soal moratorium pembangunan kantor pemerintah.‎ Ia mengatakan tak ada kekurangan kantor pemerintahan baik di pusat maupun daerah, bahkan berlebih.

"Di daerah juga kita lihat banyak, harus kita lakukan moratorium kantor, karena makin besar kantor cenderung tambah pegawai yang tidak perlu, sehingga eseolonnya makin panjang, makin lama prosesnya, makin bosan rakyat menunggu," tandas JK.