Fraksi PKS Tolak Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM pasti berdampak terhadap inflasi bahkan memperburuk pertumbuhan ekonomi.

"Fraksi PKS memandang kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga (inflasi) secara signifikan," kata Jazuli Juwaini di Ruang Rapat Fraksi PKS, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi dengan angka relatif tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Bahkan berpotensi meningkatkan pengangguran serta kemiskinan. Terlebih, kenaikan harga BBM bersubsidi hingga Rp 2.000 akan mendorong kenaikan harga-harga pangan di kisaran 15%.

Jazuli menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga bisa merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan 5,1-5,3 persen. Hal inilah yang berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang mengalami tekanan.

"Penaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Jumlah itu akan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan, mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin sehingga berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi," papar dia.

Menurut Jzuli, Fraksi PKS menyarankan untuk meningkatkan ruang fiskal, seharusnya pemerintah meningkatkan penerimaan negara baik pajak maupun Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan.

"Langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara instan dan langkah shortcut (jalan pintas) dan akan terus berulang, namun tidak menjangkau serta tidak bisa menuntaskan akar permasalahan di dunia migas," kata Jazuli Juwaini. (Ans)