Kemdikbud Pastikan Pembuat Soal UN Bukan Pihak Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam naskah soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Juru bicara (Jubir) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Ibnu Hamad memastikan tim pembuat soal bukan dari pihak Jokowi atau orang yang berkecimpung di dunia politik.

"Tim pembuat soal terdiri dari guru dan dosen perguruan tinggi dari Puspendik, lalu ada staf Balitbang. Jadi bebas politik, walau sifatnya kecolongan," terang Ibnu di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Ibnu menggarisbawahi tak ada kesalahan prosedur atas munculnya nama Jokowi di naskah UN. Proses verifikasi atas soal yang dibuat sudah dilakukan, hanya tim verifikator tidak melihat perkembangan politik nasional.

"Soal sudah disusun Juli dan Oktober sehingga proses prosedur sudah benar begitu. Tidak terduga Jokowi sebagai capres dan muncul di soal semata-mata tujuan akdemik," ujar Ibnu.

Ibnu juga mengatakan tak hanya nama Jokowi saja yang muncul, ada nama penyanyi legendaris Iwan Fals yang masuk dalam salah satu soal. Seharusnya kemunculan nama Jokowi tak dipersoalkan. Namun, karena hal ini dinilai masalah, maka pihak Kemdikbud akan turun tangan.

"Akan diinvestigasi apakah ada unsur politik atau hanya akademik saja. Pak Wamendik (Musliar Kasim) yang memimpin tim investigasi tapi sekarang beliau di Manado," pungkas Ibnu.

Berawal di Banten

Soal UN yang memuat nama capres PDIP itu awalnya beredar di Banten. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata soal yang sama juga beredar di Jawa Tengah. Ari Basuki, salah satu guru di Demak yang bertugas sebagai pengawas UN mengaku, awalnya tak menyadari hal itu. Namun belakangan ia mencermati soal itu.

"Memang ada pelajaran mengenai biografi maupun kiprah seseorang, namun kami tak menyangka adanya soal seperti Jokowi," kata Ari salah satu guru di SMK Sayung Demak.

Menurut Ari, soal itu membahas Jokowi memberi bantuan sebesar Rp 500 miliar untuk menjadi Kebun Binatang Ragunan sebagai tujuan wisata kelas dunia yang akan dilakukan Gubernur Jokowi.

"Ini soal ketiga mengenai Jokowi setelah soal UN Bahasa Indonesia juga menyebut nama Gubernur DKI Jakarta, dan kemarin di soal sosiologi, meski tak menyebut nama namun menyebut gubernur DKI," tambah Ari.

Berikut ini cuplikan soal UN Bahasa Inggris yang memuat nama Jokowi:

"A car is still an expensive vehicle for most Indonesians. But the goverment's program of cheap car certainly will worsen the traffic congestion in the capital city of Jakarta.

On the other hand, it can help Indonesian people who want to have a new car with a cheap price. This policy is also increase the growth in economy and people's reduce traffic congestion. The public complaint is certainly expressed by the governor of DKI Jakarta, Joko Widodo and NBSP.

Jokowi also plans to restrict the used private vehicle. He ensures this plan will not be successful when cheap cars are coming on the streets of the capital.

Board member of Indonesian Consumers Foundation (YLKI), Tulus Abadi, also protested the policies of cheap cars that are listed in G.R 41/2013 of Regulatory Budget Environment Friendly car (LOGC).

Pertanyaan yang muncul adalah What is the writer's position in the controversy of cheap car policy? (Yus Ariyanto)