Maluku Utara Raih Nilai Tertinggi Indeks Keinsinyuran Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

PII dan Kemendagri memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian IKD tertinggi pada 2026.

Provinsi Maluku Utara menjadi wilayah dengan nilai tertinggi dan mendapatkan penghargaan IKD Platinum. Sementara itu, Provinsi Riau meraih perak dan DKI Jakarta memperoleh perunggu.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Sragen memperoleh Penghargaan IKD Perak dan Kota Balikpapan mendapatkan Perunggu.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan, pengukuran IKD kerjasama PII dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri untuk pertama kalinya tahun 2026. Program ini diikuti oleh 327 daerah provinsi, kabupaten dan kota.

“Atas nama Persatuan Insinyur Indonesia saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang telah menyambut baik inisiatif PII untuk bekerjasama melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD)," kata Ilham, Sabtu (29/8/2026).

Dia menegaskan, pelaksaan ini merupakan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Menurut Ilham, IKD bukan sekadar penghargaan, tetapi indikator praktik keinsinyuran semakin berperan penting dalam pembangunan.

“Indeks Keinsinyuran Daerah bukan sekadar penghargaan, hasil pengukuran IKD merupakan indikator bahwa praktik keinsinyuran keinsinyuran mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola pembangunan daerah,” ujar Ilham.

Pengukuran dan penghargaan IKD 2026 menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferensi Organisasi Insinyur se-Asia Tenggara atau CAFEO ke-44 yang akan digelar di Bandung pada 20 - 22 Oktober 2026. Melalui PII, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah.

Sementara itu, Ketua Pelaksana IKD, Ir. Handoko mengatakan, pengukuran IKD 2026 menggunakan sejumlah instrumen untuk menilai penerapan standar mutu, kapasitas inovasi, dan kebijakan praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah.

Menurut Handoko, terdapat lima komponen utama dan dua komponen pendukung dalam pengukuran IKD yang disepakati PII bersama BSKDN Kemendagri.

"Yaitu komponen Urusan, Aspek, Parameter, Kriteria, dan Predikat Indeks Keinsinyuran Daerah sebagai komponen utamanya. Sedangkan Bobot Urusan dan Rasio ASN yang bergelar Sarjana Teknik sebagai komponen pendukungnya,” ungkapnya.