Ahok: Kebocoran `Parkir Jalanan` Sangat Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku gagal mendorong juru parkir (jukir) di badan jalan (on the street) ke juru parkir off street atau parkir dalam gedung. Hal itu disebabkan faktor gaji yang diterima para jukir.

"Kenapa gagal? Karena kita tidak mau mendorong tukang parkir jalanan jadi tukang parkir di gedung," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Selain itu, perusahaan parkir dalam gedung menggaji mereka dalam jumlah kecil. Sementara saat mereka menjadi juru parkir on street, pendapatan yang didapatkan sehari-hari lebih besar.

Gaji yang ditetapkan perusahaan parkir off street sebesar setengah hingga satu kali Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta per bulan. Sementara tukang parkir on street selama 1 bulan bisa memperoleh pendapatan sampai Rp 4-5 juta per bulan.

"Sekarang kamu mau nggak biasanya bawa gaji Rp 4-5 juta sebulan, tiba-tiba sekarang kerja penghasilannya turun, jadi setengah UMP. Padahal kamu mesti kerja sesuai jam kerja. Kalau tukang parkir jalanan kan seenaknya dia. Dapat duit cukup, kabur saja, nggak pakai jam kerja," ujarnya.

Akibat ketidakjelasan jam kerja dan pemasukan retribusi parkir on street tersebut, tidak heran terjadi kebocoran retribusi parkir on street yang cukup tinggi. Kondisi itu memberikan kerugian bagi Pemprov DKI, khususnya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.

"Makanya kebocoran-kebocoran parkir jalanan itu tinggi. Ibarat kita ngabisin Rp 21 miliar padahal penerimaan kita hanya Rp 20 miliar. Kan lucu. Makanya kita pengen bikin sistem parkir mesin," ujarnya. Dengan adanya parking meter atau parkir mesin, Ahok menjamin tingkat kebocoran retribusi parkir dapat dihilangkan. (Ismoko Widjaya)