Freeport Dianggap Negara dalam Negara

Liputan6.com, Jakarta: Sepanjang beroperasinya PT Freeport Indonesia di Tanah Papua sejak puluhan tahun silam, nada tak puas dari warga setempat selalu mengiringi. Ketika kekayaan alam terus dikeruk dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan asing tersebut, warga Papua tetap saja miskin dan tak menikmati hasil alam mereka. Akibatnya, kekesalan warga tumpah dalam beberapa kali unjuk rasa dan kontak fisik, yang menjadi kerikil dalam perjalanan Freeport di Papua.

Kini, keberadaan Freeport kembali dipermasalahkan. Sengketa ini berawal pekan silam, saat terjadi bentrokan antara polisi dan para pendulang emas tradisional di Tembagapura, Mimika, Papua. Insiden tersebut menyebabkan sejumlah warga dan polisi terluka. Para pendulang emas yang marah karena dilarang beroperasi di kawasan itu kemudian memblokade pintu masuk Freeport di check point mil 72 [baca: Penertiban Penambang Liar di Tembagapura Berakhir Rusuh].

Pemblokiran jalan itu memang berakhir dua hari kemudian, namun bukan berarti gelombang protes berhenti. Sebagian warga Papua merasa kesepakatan yang tercipta dari pertemuan antara manajemen Freeport dengan perwakilan warga masih jauh dari keinginan mereka. Karena itu, hingga saat ini puluhan warga masih menutup pintu masuk utama Freeport di Tembagapura, meski tidak sampai mengganggu aktivitas penambangan [baca: Pintu Utama Freeport Masih Diblokir].

Tidak hanya di Papua, protes senada juga terjadi di kantor pusat Freeport di Jakarta. Tak urung, ratusan warga Papua yang berasal dari seluruh Jawa dan Bali sempat bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga Gedung Plaza 89 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga saat ini mereka masih bertahan di lokasi dan menuntut agar operasi Freeport ditutup [baca: Demonstrasi di Kantor Freeport Jakarta Rusuh].

Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Natalis Pagai, saat ini memang telah muncul kembali kesadaran dari warga Papua tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki. Setelah melihat Freeport beroperasi lebih dari 40 tahun, Natalis yakin warga setempat sudah mulai jeli dan sensitif dengan sepak terjang perusahaan tambang tersebut. "Ini adalah akumulasi kekecewaan setelah puluhan tahun masyarakat teralienasi dari Freeport," ujar Natalis kepada Bayu Sutiyono dari SCTV dalam dialog Liputan 6 pada Selasa (28/2) petang.

Disebutkan oleh Natalis, ada tiga masalah yang melingkupi kehadiran Freeport di Papua. Pertama, terjadinya kerusakan ekosistem yang luar biasa, yang di antaranya bisa dilihat dari pencemaran atas tiga sungai besar di Timika. Kedua, tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia sejak perusahaan ini berdiri. Natalis menunjuk berbagai kasus bentrok fisik antara warga dengan Freeport yang berujung pada jatuhnya korban di pihak warga.

Dalam pandangan pengamat yang juga warga Papua ini, cara Freeport memperlakukan warga sekitar sangat tidak manusiawi. Kawasan Freeport sejak berdirinya adalah wilayah tertutup dan sangat sulit untuk dimasuki. "Ibaratnya, mereka sudah menciptakan negara dalam negara," tegas Natalis.

Masalah lainnya adalah kontribusi Freeport yang minim terhadap masyarakat sekitar. Meski telah ada kompensasi dalam bentuk uang yang diserahkan Freeport kepada pemerintah, bukan jaminan bakal membuat masyarakat sekitar sejahtera. "Bukan uang yang menjadi masalah, tapi bagaimana kehadiran Freeport bisa bermanfaat dan ikut memberi kesejahteraan bagi warga," jelasnya lagi.

Karena itu, ada dua alternatif yang saat ini menjadi pilihan bagi Freeport menurut Natalis. Pertama adalah dengan melakukan penghentian operasi selama jangka waktu tertentu, untuk kemudian maju ke meja perundingan. Dalam perundingan itulah nantinya dibahas tentang apa yang harus dilakukan Freeport agar sesuai dengan keinginan warga Papua. "Jika kesepakatan tidak tercapai, opsi lainnya yang harus dipilih yaitu penutupan operasi Freeport untuk selamanya," tegasnya lagi.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)