Yusril: GAM Sulit Dibubarkan

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah mengaku Gerakan Aceh Merdeka sulit dibubarkan. Ini karena GAM bukan partai politik atau organisasi masyarakat berbadan hukum. "Bagaimana membubarkan sesuatu yang secara hukum tak ada?" kata Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dalam rapat konsultasi dengan anggota DPR di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8).

Pada kesempatan itu, Yusril juga menepis anggapan pemerintah telah kehilangan kedaulatan moneter ketika Aceh diberi kebijakan untuk menetapkan sendiri suku bunga bank. Termasuk, suku bunga bank yang berbeda dengan yang ditetapkan Bank Indonesia. Menurut Yusril, selama ini BI tak pernah menetapkan suku bunga suatu bank. Yang ditetapkan BI adalah Suku Bunga BI.

Hingga berita ini ditulis, rapat konsultasi telah memasuki tahap tanya jawab termin kedua. Kesempatan ini digunakan anggota Dewan untuk menanyakan masalah krusial pascapenandatanganan nota kesepahaman. Pertanyaan ini dijawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin. Menurut Hamid, ganjalan saat ini berada di pihak GAM. Yakni penyesuaian anggota GAM yang telah puluhan tahun hidup di hutan dengan senjata di tangan, kini harus bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sipil di Aceh.

Di sisi lain, anggota DPR juga menanyakan nasib anggota TNI yang meninggal dalam konflik bersenjata dengan anggota GAM. Menurut Hamid, kendati nota kesepahaman tak menyebut hal itu, pemerintah tak akan melupakan jasa-jasa para anggota TNI.

Sebelumnya, anggota Komisi III menyoroti isi surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang di dalamnya memuat kata abolisi. Menurut anggota Dewan, kata ini membingungkan karena tak tercantum dalam nota kesepahaman [baca: Kata Abolisi dalam Nota Kesepakatan Dipertanyakan].(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)