Perkembangan Terkini Demo 27 Agustus 2026

Liputan6.com, Jakarta - Polisi memetakan tiga titik yang menjadi lokasi penyampaian pendapat di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Ketiga lokasi tersebut yakni Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa, dan Taman Pandang Silang Monas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pemetaan tersebut dilakukan menyusul adanya 62 agenda penyampaian pendapat yang dijadwalkan berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya hari ini.

Aktivis AMPB Ikut Rapat Paripurna

Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR dan langsung menuju ruang sidang Paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Berdasarkan pantuan Liputan6.com, di ruang Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (27/8/2026), Botok tampak mengenakan kaos dan topi hitam serta celana jeans. Ia memasuki ruang rapat paripurna sekitar pukul 10.10 WIB.

Sambil berjalan, Botok mengatakan dirinya memang dipersilakan masuk oleh pimpinan DPR RI. "Iya, iya (sama pimpinan), semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan, ya," kata Botok.

Kendaraan Polisi Diusir

Situasi aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, sempat memanas pada Kamis (27/8/2026). Sejumlah massa terlihat mengusir polisi dan kendaraan patroli yang ada di pintu keluar tol mengarah ke Jalan Gatot Subroto.

Ketegangan terjadi ketika sebagian massa mendesak agar kendaraan logistik diizinkan masuk ke dalam. Ketika itu, tak sedikit dari mereka menghardik polisi yang sedang berjaga di pintu keluar tol arah Gatot Subroto. Massa juga sempat mengusir kendaraan patroli polisi.

Namun, massa lainnya berusaha meredam situasi agar tidak berkembang menjadi tindakan anarkis. Setelah itu, sebagian massa bergerak menuju kolong Tol dalam kota.

Janji Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan DPR siap memenuhi tuntutan massa yakni target pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Ia juga mengaku siap mengundurkan diri bersama pimpinan lainnya jika target tersebut tidak tercapai.

"Kami DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu, dan kami tidak ada prasangka, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," ungkap dia.

Kedua belah pihak kemudian menandatangani surat kesepakatan usai pertemuan tersebut.