Thailand Ajukan Pajak Wisata bagi Turis Asing, Ada Pelancong yang Dikecualikan

Liputan6.com, Jakarta - Thailand kembali mengusulkan penerapan pajak wisata sebesar 450 baht (sekitar Rp 241 ribu) bagi wisatawan asing yang datang berkunjung. Rencana ini disiapkan sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk memperkuat industri pariwisata, sekaligus mendorong Negeri Gajah Putih beralih menuju sektor wisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Melansir The Star, Senin, 31 Agustus 2026, dana yang terkumpul akan dikelola melalui Dana Promosi Pariwisata. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari revitalisasi destinasi dan pengembangan infrastruktur hingga pemulihan lingkungan.

Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk penelitian, pengembangan tenaga kerja, promosi pariwisata, serta pemberian bantuan pada masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas wisata. Sebagian lainnya digunakan untuk menyediakan asuransi dan perlindungan kesehatan bagi wisatawan asing selama berada di Thailand.

Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (ATTA) memperkirakan pungutan tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 10 miliar baht (sekitar Rp 5,3 triliun) sebagai pendapatan di luar anggaran pemerintah. Dana tambahan ini dinilai dapat membantu industri menghadapi kebutuhan pengembangan yang terus meningkat.

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surasak Pancharoen Worakul, mengatakan negaranya membutuhkan sumber pendanaan khusus untuk membiayai perbaikan di berbagai lini pariwisata. Menurutnya, ketergantungan pada anggaran negara yang semakin terbatas setiap tahun dapat menghambat daya saing Thailand.

"Angka-angka tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa, tanpa dana semacam itu, industri pariwisata Thailand mendekati titik jenuh, bahkan bisa mulai menurun," ujarnya. Pemerintah berharap pendanaan di luar anggaran dapat menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata Thailand dalam jangka panjang.

Selain mendukung pengembangan destinasi, pungutan ini akan memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan asing selama berada di Thailand. Skema tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah yang selama ini digunakan untuk menangani kompensasi setelah kecelakaan atau insiden lainnya.

Kementerian mencatat lebih dari 40 negara telah menerapkan pajak wisata untuk mendanai pengembangan destinasi dan pemulihan sumber daya pariwisata. Kebijakan Thailand juga mengacu pada prinsip "Pencemar Membayar," yaitu pengguna sumber daya turut bertanggung jawab menjaga kelestariannya.

Rencana untuk memberlakukan biaya tersebut ditunda ketika krisis COVID-19 melanda tahun 2020. Pada akhirnya, kedatangan wisatawan internasional pulih menjadi sekitar 35 juta pada 2024.

Setelah itu, Thailand menghadapi kesulitan lebih lanjut pada tahun 2025, termasuk dampak gempa bumi dan kekhawatiran terkait keselamatan wisatawan di awal tahun.

Berbagai persoalan di sektor pariwisata Thailand turut memengaruhi kepercayaan wisatawan, terutama dari pasar yang sensitif seperti Tiongkok. Meski demikian, negara tersebut masih menjadi salah satu destinasi populer dengan hampir 33 juta kunjungan wisatawan asing.

Prospek perjalanan jarak jauh dari kawasan Timur Tengah dan Eropa juga menghadapi tantangan sepanjang 2026. Ketegangan geopolitik, serta konflik yang melibatkan Iran menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi minat perjalanan dan membuat wisatawan lebih berhati-hati dalam menentukan destinasi.

Di tengah kondisi tersebut, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat dari pasar Tiongkok. Kepercayaan wisatawan dari negara itu perlahan kembali membaik setelah sebelumnya menghadapi sejumlah tantangan.

Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand pun tetap optimistis terhadap kinerja pariwisata tahun ini. Pemerintah memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan asing sepanjang 2026 masih berada di kisaran yang sama dengan capaian 2025, meski situasi global terus berubah dan persaingan antarnegara tujuan wisata semakin ketat.

Pajak wisata yang diusulkan cukup dibayarkan satu kali dan memungkinkan wisatawan keluar-masuk Thailand beberapa kali selama 30 hari tanpa dikenakan pungutan tambahan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah kanal, mulai dari situs web, aplikasi, hingga kios dan perangkat pembayaran seluler. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap, dengan wisatawan yang tiba melalui jalur udara menjadi kelompok pertama yang dikenakan biaya mulai 2027.

Ketentuan tersebut akan berlaku 180 hari setelah resmi diterbitkan dalam Lembaran Negara. Sementara itu, pungutan bagi wisatawan yang datang melalui jalur darat dan laut akan diterapkan setelah masa persiapan sekitar 360 hari.

Sejumlah kategori wisatawan dikecualikan, antara lain tamu kerajaan dan pemerintah, pemegang paspor diplomatik atau resmi, pemegang izin kerja, serta pengguna izin perbatasan. Penumpang transit, awak pesawat, dan anak-anak berusia di bawah dua tahun juga tidak dikenakan biaya.