Australia Rilis Peringatan Perjalanan ke Indonesia Buntut Gelombang Demo

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Australia merilis peringatan perjalanan bagi pelancong yang akan menuju Indonesia setelah demo besar-besaran pecah di sejumlah wilayah. Enam orang dilaporkan meninggal dunia dalam aksi di beberapa daerah.

Melansir 9news, Senin (1/9/2025), keadaan tidak kondusif ini mendorong pemerintah Negeri Kanguru mengubah anjuran perjalanan mereka. "Demo besar-besaran yang berpotensi meningkat jadi kekerasan dan kerusakan properti sedang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Denpasar, Bali, yang menyebabkan gangguan dan memengaruhi pergerakan lalu lintas lokal," demikian pernyataan Smartraveller.

"Hindari area protes dan demonstrasi, serta pantau media lokal untuk mendapatkan informasi terbaru," imbuhnya. Sekitar 1,4 juta warga Australia bepergian ke Indonesia setiap tahun.

"Bersikaplah sangat hati-hati di Indonesia secara keseluruhan karena risiko keamanan. Tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi berlaku di beberapa wilayah," pihaknya memperingatkan.

Juni 2025, Smartraveller merilis travel warning agar warga Australia berhati-hati saat mengunjungi kawasan pesisir Indonesia. Beberapa insiden, termasuk kecelakaan kapal, turut jadi perhatian, lapor kanal Global Liputan6.com.

Sebanyak 1.240 orang diamankan buntut unjuk rasa yang berakhir ricuh di Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut, mayoritas orang itu justru berasal dari luar Jakarta.

"Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini, Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa dari Banten," kata Asep Edi di Balaikota, Senin (1/9/2025), lapor kanal News Liputan6.com.

Massa yang diamankan, mulai dari pelajar STM, mahasiswa, guru, hingga warga yang "ikut-ikutan." "Itu yang kami rekap mulai 25 sampai 29 (Agustus 2025)," ucap dia. Asep menyebut, pihaknya juga mengincar aktor intelektual sekaligus provokator di balik aksi pembakaran halte dan perusakan fasilitas umum.

"Untuk yang melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi. Tinggal tunggu saja, kami akan melakukan upaya tindakan tegas, penangkapan. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik," kata Asep.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menanggung biaya pengobatan korban luka akibat unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaporkan ada 716 orang warga yang terluka di luar Polri.

"700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Pramono di Balaikota, Senin (1/9/2025), lapor kanal News Liputan6.com.

Pramono sempat mengungkap kerugian materil akibat unjuk rasa berakhir rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar. Enam belas halte lainnya tidak luput dari aksi vandalisme, dengan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

Tercatat, kerusakan terjadi pada infrastruktur MRT yang mencapai Rp 3,3 miliar, Transjakarta Rp 41,6 miliar, sementara CCTV dan fasilitas pendukung lain Rp 5,5 miliar. Total kerugian mencapai Rp55 miliar.

Pemprov mengaku bergerak cepat. Pembersihan mulai dilakukan sejak Sabtu, 30 Agustus 2025. "Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September," ucap dia.

Meski fasilitas rusak parah, layanan Transjakarta tidak berhenti. Per 1 September pagi, 14 koridor sudah kembali normal. "Memang ada sedikit hambatan, tapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal," tandas dia.

Hari ini, TNI dan Polri telah menyiagakan sejumlah kendaraam taktis (rantis) dan kendaraan tempur (ranpur) untuk mengantisipasi demo lanjutan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025). "Ada (prajurit TNI AD siaga). Ada 500 orang dari awal," kata Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.