Usai Armuzna, DPR Ingatkan Tantangan Besar Menanti Jemaah Haji Gelombang II

Liputan6.com, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia gelombang II yang akan bergerak dari Makkah menuju Madinah.

Permintaan itu disampaikan mengingat kondisi fisik dan psikologis jemaah yang telah melewati rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Perhatian khusus, menurut Timwas, perlu diberikan pada layanan ibadah lanjutan di Madinah, termasuk pelaksanaan Arbain dan akses masuk ke Raudah yang menjadi harapan banyak jemaah setelah menanti keberangkatan haji selama bertahun-tahun.

“Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arbain dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Itu adalah impian mereka setelah bertahun-tahun menunggu,” ujar Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, usai rapat evaluasi bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah, Senin (1/6/2026).

Selain pelayanan ibadah, Timwas juga menyoroti aspek transportasi menjelang perpindahan sekitar 99 ribu jemaah atau hampir separuh dari total jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah.

Abdul Aziz meminta pemerintah menyiapkan simulasi jadwal yang presisi untuk menghindari penumpukan maupun keterlambatan yang berpotensi mengganggu rangkaian pelayanan lainnya.

"Jangan sampai jemaah yang sudah didorong dari Makkah ke Madinah harus menunggu berjam-jam di lobi karena kamarnya masih diisi oleh jemaah dari negara lain. Pastikan koordinasi antara Kementerian Agama RI, pihak syarikah, dan hotel berjalan tertib. Keterlambatan ini akan menghambat sequence lainnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga pelaksanaan ibadah Arbain," tegasnya.

Timwas Haji DPR RI juga mengapresiasi langkah Kementerian Haji Arab Saudi yang menempatkan sebagian jemaah di hotel-hotel dekat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namun, menurut Abdul Aziz, fasilitas tersebut turut menghadirkan tantangan baru terkait penyesuaian kebiasaan jemaah Indonesia.

“Ada kendala di mana jemaah tidak diizinkan makan di kamar atau di teras hotel bintang lima. Hal ini membutuhkan komunikasi intensif dengan pihak hotel terkait kebiasaan konsumsi jemaah kita agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” katanya.

Dalam evaluasinya, Abdul Aziz juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah Indonesia menghadapi berbagai perubahan kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia mencontohkan perbaikan distribusi kartu pintar Nusuk yang pada tahun lalu sempat terkendala karena dibagikan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Tahun ini, distribusi kartu tersebut sudah dilakukan sejak di Tanah Air.

"Pemerintah melalui Kemenag harus sering berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai upgrade kebijakan tahun depan. Jangan sampai kita gagap dalam merespons dan mengimbangi langkah-langkah kebijakan baru tersebut," tutup Abdul Aziz.