Soal Situasi di Timur Tengah, Lembaga Persahabatan Ormas Islam Serukan Kemandirian Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) merespons situasi perang dan Ketegangan Geopolitik di Timur Tengah. LPOI yakin, bila tidak segera berakhir, berpotensi memicu krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial berkepanjangan.

“Ketergantungan negara-negara didunia terhadap minyak dan gas, ketergantungan dengan pupuk untuk pertanian, dan ketergantungan dengan transaksi digital dan keuangan global dengan situasi damai, adalah realitas tak terbantahkan,” ujar Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj dalam acara 'Tadarus Ekologi, Buka Puasa Bersama dan Berbagi' di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Tak cukup di situ, Kiai Aqil juga mewanti, ancaman bencana ekologis yang melanda bumi akibat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan hidup dan tekanan dampak industrialisasi.

“Kerentanan tanah telah menekan berbagai sisi kehidupan umat manusia,” catat dia.  

Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian pada realitas diatas, LPOI bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Mr. Wang Lutong menyelenggarakan “Tadarus Ekologi,” yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026.

“Perlu dilakukan Adaptasi dan Mitigasi atas berbagai kemungkinan yang terjadi akibat perang dan ancaman bencana ekologis,” pesan Said Aqil.

Kiai Said berharap, Indonesia mampu berdaulat secara pangan, energi, keuangan dan kenyamanan ibadah. Tak terkecuali, haji dan Umroh yang berpotensi akan terganggu harus disolusikan segera.

“Opsi-Opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan Impor disemua bidang dan untuk mensolusikan problem diatasi arus di percepat,” minta dia.

Kiai Said mendorong, kecerdasan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak ketinggalan, di tengah kompetisi global dan meluasnya berbagai bentuk perang digital dan cyber, serta perang modern lainnya dengan persenjataan canggih yang ter-update.

“Pada saat yang sama harus juga diantisipasi juga kemungkinan penyalah gunaan HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) untuk merekayasa iklim sebagai senjata pengendali cuaca yang merusak negara lain,” dorong eks ketum PBNU ini.

Menutup pernyataannya, Kiai Said berpesan, saat ini Kedaulatan Suatu Negara tidak hanya ditentukan dengan kedaulatan territorial semata, tetapi lebih dari itu, juga sangat ditentukan oleh posisi Kedaulatan Digital, Kedaulatan Aset Sejarah dan Budaya, Kedaulatan Ekologis, Kedaulatan pangan dan energiserta Kedaulatan Teknologi Futuristik.

“Positioning suatu bangsa dapat dirubah dengan model Valuasi berbasis “Kedaulatan Data dan Informasi” yang menunjukkan seberapa besar Asetdan Kekuatan suatu negara tersebut”. Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam berbenah diri dan harus berani memvaluasi ulang asset-asset strategisnya dan kemudian menegosiasikanposisinya untuk tampil menjadi negara maju yang berdaulat penuh,” dia menutup.