Nuning Hanura: Kabinet Jokowi-JK Jangan Deparpolisasi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan meminta para menteri di kabinetnya nanti untuk melepaskan diri dari atribut partai. Pria yang karib disapa Jokowi itu ingin, menteri-menterinya dapat fokus dan profesional dalam bekerja untuk melayani masyarakat.

Namun anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani atau Nuning tak sepaham dengan Jokowi. Menurut dia, tak semua orang yang memiliki jabatan di parpol tidak bisa bekerja secara profesional.

"Kalau keadaannya tidak merepotkan, tidak perlu ditanggalkan dan dapat bekerja terus juga tidak akan apa-apa," kata Nuning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Justru, kata dia, orang yang memiliki pengalaman di organisasi atau partai, banyak yang memiliki keahlian khusus dalam bekerja.

"Kalau kita soal kabinet tentu bicara dituntut memiliki keahlian sesuai bidang departemen lalu kemudian deparpolisasi (tanpa parpol) mengatakan orang parpol tidak ahli, itu salah 100% bahkan 1.000%. Karena orang parpol juga ada yang juga memiliki keahlian khusus," ujar dia.

Nuning pun meminta agar orang-orang yang aktif di partai politik tidak dikecilkan keahliannya bila menjadi menteri nanti. Dia mengatakan, tak bijaksana jika orang parpol dicap tak ahli untuk menjadi menteri.

Karena, tambah dia, banyak orang parpol yang memiliki kemampuan sesuai tupoksi departemennya untuk membantu presiden baru. Namun kebijakan itu kembali lagi kepada Jokowi selaku presiden terpilih.

"Saya berharap Pak Jokowi-JK tidak semata-mata melihat satu hal dikotomikan dilihat rancang bangun departemen dalam kabinet itu, kemudian penyiapan personel. SDM-SDM itu diharapkan mampu mengerjakan tupoksi departemen terkait, jangan lihat dari parpol atau nonparpol," tutur dia.

Salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-JK yang tidak sepakat jika calon menteri harus menanggalkan jabatannya di partai adalah PKB. Partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu menyatakan, tak jadi soal bila seorang menteri memiliki jabatan sebagai pengurus harian di partai politik.

"Saya ketua umum full waktu saya 100% untuk menteri. Saya di PKB kan hanya pidato, pulang lagi, nggak ngurus. Karena sudah ada Waketum, Sekjen. Soal konsentrasi aja," ujar Muhaimin 13 Agustus 2014 lalu.