Rangkaian Kampanye Negatif yang Serang Jokowi

Liputan6.com, Serang - Rangkaian kampanye negatif terus menyerang capres Joko Widodo. Serangan yang dilakukan sejumlah pihak ini untuk menjatuhkan elektabilitas Jokowi yang semakin melesat. Terlebih mendekati waktu pencoblosan 09 Juli 2014 mendatang.

"Awalnya Jokowi disebut agen partai. Tapi kemudian lama kelamaan isu itu mulai nggak laku. Maka ditambahkanlah dosisnya, mulailah dia dituding sebagai agen konglomerat China yang disebut mereka sebagai aseng. Tidak cukup itu juga, supaya afdhol disebut pula Jokowi adalah agen asing," kata salah satu penggagas gerakan #Ciputat Menolak Orba, Ridwan Darmawan dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Serang, Banten, Sabtu (28/06/2014).

Ridwan menjelaskan, asing yang dimaksud adalah agen Amerika atau biasa disebut sebagai agen zionis. Setelah itu, jelang mendapatkan mandat maju menjadi Calon Presiden (Capres) dari Megawati Soekarno Putri, Gubernur Jakarta nonaktif itu kembali disebut sebagai agen Freemason.

"Ia (Jokowi) juga mendapat predikat sebagai agen syiah internasional. Ketika ia telah mendapat mandat beneran dari PDIP, ia mendapat gelar tambahan sebagai agen vatikan," lanjutnya menjelaskan.

Dan kini, lanjut dia, tuduhan itu kembali mencuat yang menyebut Jokowi adalah agen komunis. Bahkan,  Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman pun mendukung Prabowo-Hatta dan mengaku tidak akan memilih Jokowi karena di dalam nya berisi orang-orang PKI.

Usai itu, muncul isu bahwa Revolusi Mental ala Jokowi pun dinilai sebagai faham komunis lantaran membawa unsur pemikiran DN Aidit bahkan Karl Marx dengan materialisme, dialektika, dan historisnya.

"Toh seandainya semua informasi itu memang benar, saya takjub. Betapa luar biasanya Jokowi yang bisa menyatukan Amerika yang Kapitalis, Israel yang Zionis, China yang State Kapitalisme, Iran yang Syiah, PKI yang Komunis, Konglomerat Indonesia, Vatikan yang Katolik hingga para Kristiani Evangelis, Freemason dan Megawati-PDIP untuk membantunya menguasai Indonesia," tutup pria yang juga aktivis IHCS (Indonesia Human Right and Cultural Social Justice).