Hatta Rajasa Diminta Tanggung Jawab Berantas Mafia Minyak

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dinilai harus bertanggung jawab atas merajalelanya mafia minyak di Indonesia. Sebab, kebijakan impor minyak selama dia menjadi Menko Perekonomian dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu, dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Hatta Rajasa selaku mantan Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya bertanggung jawab memberantas dan tidak membiarkan mafia minyak merajalela," kata politisi Partai Golkar Poempida Hidayatullah di Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Poempida mengatakan, dengan merajalelanya mafia minyak dan menikmati uang negara, kian memperparah kondisi dunia perminyakan Indonesia. Sebab, kondisi dunia perminyakan Indonesia selama ini memang sudah sangat memprihatinkan.

"Mafia minyak menikmati uang negara dari 2 sisi, impor dan ekspor. Sementara APBN berdarah-darah terus, subsidi terus membengkak, negara menambah utang terus. Ini sangat memprihatinkan," katanya.

Oleh karena itu, kata Pomepida, presiden mendatang harus mampu memberantas mafia minyak. Berbagai langkah strategis kebijakan minyak dan gas juga harus diambil.

"Selama ini, mafia selalu dibiarkan bergentayangan," ucap Poempida.

Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan menuntut pemerintah mengusut keterlibatan mafia minyak, yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun. Bahkan, kelompok ini menyebut Hatta Rajasa selaku mantan Menko Perekonomian harus diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan memberantas mafia minyak, bagi SBY merupakan suatu pembuktian bahwa presiden yang selama ini diduga sebagai 'pelindung' mafia minyak adalah tidak benar. Untuk itu, SBY harus mengadukan mafia minyak ke Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Ferdinand belum lama ini.