Kontras: Pilih Pemimpin yang Berani Beri Perlindungan HAM

Liputan6.com, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menegaskan pemimpin ke depan Indonesia haruslah yang dapat menyelesaikan permasalahan masa lalu. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab, perlindungan HAM menjadi tanggung jawab negara seperti yang termaktub dalam konstitusi bangsa ini.

"Presiden adalah orang yang berada dalam konteks pertanggungjawaban negara, memberikan pelayanan dan pemenuhan HAM tadi itu. Karena itu, kami melihat siapa yang cocok untuk menjadi presiden," kata Kordinator Kontras Haris Azhar di kantornya, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Namun demikian, Kontras sambung Haris, dari 2 calon yang kini santer dengan elektabilitasnya tinggi di sejumlah survei, baik itu Joko Widodo alias Jokowi maupun Prabowo Subianto bukan dalam kapasitas memilih di antara mereka.

Ia menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, sepertinya Indonesia kehilangan inisiatif, alternatif untuk memunculkan pilihan lain. Karena itu, Haris menegaskan perlunya masyarakat melihat track record atau rekam jejak calon presiden alias capres.

"Adakah kemampuan yang melekat dari nama-nama yang muncul dalam mengatasi problem yang riil, yang bahasannya ada di mulut warga negara yang menjadi korban," tandas Haris.