Menkes Budi: Cek Kesehatan Gratis Akan Jadi Alat Ukur Keberhasilan Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memastikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan dilengkapi dengan pengukuran gizi anak untuk menilai dampak dari Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan, langkah ini penting untuk menghadirkan bukti ilmiah keberhasilan program tersebut.

"Yang kita akan lakukan mulai tahun ini dan tahun depan, Cek Kesehatan Gratis akan kita lengkapi dengan pengukuran gizi dari anak-anak ini," kata Budi dalam rapat bersama DPR di Jakarta pada Rabu, 1 Oktober 2025. 

Menurutnya, data hasil pengukuran gizi ini bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan, termasuk perbandingan menu untuk menentukan asupan nutrisi terbaik bagi penerima manfaat.

"Jadi, nimbangnya kalau aturannya UNICEF itu WHO 6 bulan sekali bisa. Jadi, kita bisa masukkan kalau CKG di sekolah itu 6 bulan sekali kita timbang. Karena datanya kan sudah satu. Sehingga bisa membantu juga by name, by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN," ujarnya seperti dikutip dari ANTARA.

Selain integrasi dengan CKG, Kemenkes juga menyiapkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2026. Survei ini nantinya akan memiliki bagian khusus untuk menilai progres program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Budi, menyebut, dulunya SSGI dilakukan setiap tahun karena prevalensi stunting masih tinggi. Namun setelah prevalensi turun, survei dilakukan dua tahun sekali. Meski begitu, MBG akan tetap menjadi salah satu fokus penting dalam survei tersebut. 

"Kami mendukung penuh program MBG. Karena kalau masalah gizi bisa kita bereskan, maka masalah kesehatan bisa turun 50 persen," ujarnya. 

Dia, menambahkan, banyak masalah kesehatan bisa dicegah lewat nutrisi yang baik, seperti stunting, kelainan kongenital, hingga kematian ibu dan anak.

Untuk memperkuat implementasi MBG, Kemenkes juga menyiapkan dukungan teknis melalui tenaga lapangan. Budi menyebut pihaknya akan mengerahkan sekitar 9.000 tenaga gizi dan 8.800 sanitarian yang tersebar di kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

"Ini sebenarnya bisa kita kerja samakan, untuk membantu teman-teman di BGN, bisa membantu lah melihat suasana dapurnya, beli bahan makanannya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkes juga akan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendayagunakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Nantinya, UKS akan menjadi sarana pendidikan sekaligus pembinaan tentang gizi dan pangan di sekolah.

"Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini," kata Budi.

Tak hanya fokus pada edukasi, Kemenkes juga memperkuat aspek keamanan pangan dalam program MBG. Melalui dinas kesehatan, Kemenkes akan mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Budi menargetkan, sertifikat ini bisa diterbitkan hanya dalam waktu satu bulan agar standar higienis dapat segera diterapkan di seluruh unit penyedia makanan.

"Selain itu, dinas kesehatan juga diminta untuk membantu BGN dalam pengecekan makanan," ujarnya.

Budi, menekankan, banyak persoalan kesehatan dapat ditekan jika faktor hulunya dibereskan sejak awal. Nutrisi, kata dia, menjadi salah satu faktor penting selain lingkungan. 

"Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya, gizinya, itu beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres," kata Budi.