Percepat Penurunan Stunting hingga ke Batas Negara, BKKBN Canangkan 12 Kampung KB di Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan merupakan hasil pemekaran Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2022.

Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, pembentukan Kampung KB bertujuan mengimplementasikan kegiatan prioritas. Ini meliputi pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana. Inti dari program ini adalah mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

"Keluarga berkualitas bisa dicapai dengan merencanakan usia pernikahan, merencanakan kelahiran, mengatur jarak kelahiran, merawat bayi dengan memberikan ASI eksklusif selama dua tahun," kata Hasto, mengutip keterangan pers, Senin (11/12/2023).

Terkait stunting, Hasto mengatakan bahwa target yang perlu dicapai pada 2024 adalah penurunan hingga 14 persen. Sementara, di akhir 2023, target penurunannya hingga 18 persen.

Dia menambahkan, dalam upaya percepatan penurunan angka stunting ada berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah perilaku dari orangtua anak. Mulai dari perilaku pengasuhan, pemberian makanan pada anak, hingga kebiasaan hidup bersih.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Merauke Romanus Mbaraka diwakili Sekda Kabupaten Merauke Jeremias Paulus Ruben Ndiken menyambut baik pencanangan Kampung Berkualitas (KB) langsung oleh Kepala BKKBN Pusat.

"Pencanangan ini membuktikan Pemerintah Pusat perhatian terhadap perkembangan kualitas Ibu dan anak di Wilayah Timur Indonesia atau lebih tepat di Wilayah Batas Negara. Untuk itu, tumbuh kembang Ibu dan Anak harus diperhatikan. Mulai dari asupan gizi hingga ke kesehatan Ibu dan Anak harus dijaga," katanya.

Jeremias menambahkan, dalam menurunkan angka stunting, maka pembinaan keluarga perlu direncanakan dengan baik.

“Mulai dari usia pernikahan, nikah, hamil, kelahiran hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Anak yang berkualitas dapat dihasilkan dengan mengikuti program dari BKKBN,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai menyampaikan harapannya.

“Dengan pencanangan ini, diharapkan ada intervensi program dari semua instansi dapat dilakukan di 12 Kampung KB yang telah dicanangkan oleh Kepala BKKBN Pusat.”

"Kami berharap kepada tim pendamping keluarga dan Kepala Kampung yang ada di 12 Kampung, untuk memerhatikan keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Jika ada segera lakukan intervensi dan laporkan," ujar Nerius.