Nunggak Iuran BPJS, Tunggakannya Bisa Dilunasi Donatur Lewat Cara Ini

Berkaitan dengan pelunasan iuran BPJS oleh donatur, salah satu contohnya terjadi pada kasus ibu dan bayi yang sebelumnya tertahan di rumah sakit di Brebes, Jawa Tengah dan tak bisa pulang setelah menjalani persalinan baru-baru ini.

Ia diketahui harus melunasi tunggakan iuran BPJS yang mencapai Rp 2.648.000 yang awalnya merupakan peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri kelas 2 yang terdaftar sejak 9 Desember 2014. Pada akhirnya ada donatur yang membayarkannya.

Ada pula denda tunggakan mencapai Rp3.661.920. Sejumlah pihak pun berdonasi agar ibu bayi bisa pulang dari rumah sakit. Kini, keduanya sudah pulang dari rumah sakit.

Lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan

Agustian Fardianto menekankan, berkaca pada kasus ibu dan bayi di Brebes ini, apabila ada peserta JKN yang tidak mampu, maka peserta yang bersangkutan bisa melapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat.

"Ini supaya status kepesertaannya diusulkan untuk dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda," tegasnya.

Ketika menjadi peserta PBPU Pemda, maka ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah setempat.

BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS, salah satunya melalui Program Donasi JKN. Salah satunya, donasi datang dari Tahir Foundation.

Sebanyak Rp2 miliar resmi didonasikan oleh Tahir Foundation untuk membantu melunasi tunggakan iuran peserta JKN-KIS kelas 3 yang tidak mampu di wilayah Bandung pada 21 Maret 2022.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, program donasi ini dikembangkan dengan harapan masyarakat yang belum memeroleh perlindungan jaminan sosial kesehatan bisa segera terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

Kemudian yang sudah menjadi peserta JKN-KIS namun menunggak karena kesulitan finansial, bisa dilunasi tunggakannya oleh donatur.

"Apresiasi sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Tahir Foundation atas donasi ini, terlebih dalam situasi pandemi. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh pihak untuk ikut bergerak membantu sesama dan mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS yang semakin berkualitas,” kata Ghufron dalam keterangannya, dikutip dari laman BPJS Kesehatan.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk memastikan setiap warga Indonesia terlindungi kebutuhan dasar kesehatannya melalui Program JKN-KIS.

Mulai dari mendaftarkan masyarakat yang tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tingkat pusat maupun daerah, memberi bantuan iuran bagi peserta yang didaftarkan Pemerintah Daerah dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri kelas 3 serta menyediakan anggaran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Tidak dipungkiri pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat, termasuk kemampuan peserta JKN-KIS segmen PBPU dan Bukan Pekerja (BP) dalam membayar iuran bulanan JKN-KIS," jelas Ali Ghufron Mukti.

"Untuk itu, kami juga telah memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran bagi peserta segmen PBPU dan BP yang menunggak melalui Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) yang bisa diakses di aplikasi Mobile JKN."