Takjub Sardin Sembuh dari Lumpuh, Masyarakat Baduy Akhirnya Mau Daftar BPJS Kesehatan

Melihat kondisi Sardin yang lumpuh, Rahmi Hidayati langsung menghubungi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Ia mengirimkan foto Sardin yang terbaring tak berdaya. 

“Saya kirim fotonya ke Pak Menkes. Saya bilang, Pak, apa yang bisa kita bantu? Terus kata Pak Menkes, diurus Pak Dirjen, nanti semua biaya saya yang tanggung. Akhirnya, kami bawalah ke RSCM,” tuturnya.

“Di RSCM, setelah didata segala macem, orang RSCM-nya nanya, ini transfer biayanya gimana pembayaran? Saya kasih lihat pesannya Pak Menkes. Terus orang RSCM-nya bilang, masa kami nagihnya ke Pak Menteri sih Bu, gini aja deh Bu bikin BPJS.”

Proses Urus BPJS Selesai Dua Hari

Mendengar petugas RSCM untuk mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pengobatan Sardin, Rahmi menyetujuinya. Ia menghubungi kembali Budi Gunadi.

“Saya bilang ke orang RSCM, oke saya usahain, saya nge-WhatsApp lagi ke Pak Menkes. Eh, beliau langsung urus, berhubungan langsung sama orang BPJS Banten,” bebernya.

“Orang BPJS Bantennya telepon saya, Kepala BPJS-nya, ya dia langsung menghubungi saya karena ditelepon sebelumnya sama Pak Menteri. Akhirnya, dalam waktu dua hari BPJS-nya selesai tuh.”

Ada salah satu kendala saat memproses pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), e-KTP tidak dimiliki oleh keluarga Sardin. Rahmi Hidayati juga menyampaikan hal itu kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.

“Tapi ketika diproses itu KTP pada enggak ada. Terus saya cerita lagi ke Pak Menkes, Pak, enggak ada KTP. Ternyata Pak Menkes telepon Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” lanjut Rahmi.

“Akhirnya saling koordinasi. Saya juga ditelepon Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dirjen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), mereka bilang mau bantu.”

Minta Daftar BPJS Kesehatan

Sejalan dengan pengobatan Sardin di RSCM, kondisinya membaik dan sembuh. Sardin sudah kembali normal menggerakkan kaki dan tangannya. Bahkan bocah nan gesit saat berjalan kaki itu pun bisa berlari-lari lagi.

Kesembuhan Sardin dari lumpuh terdengar ke seluruh masyarakat Baduy Luar, termasuk sampai ke Baduy Dalam. Mereka terpana dan ingin juga mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Saya cerita ke Pak Menteri, (beliau bilang) ah masa sih? Ya enggak percaya, soalnya kan masyarakat di sini pengobatannya tradisional. Pengobatannya pakai yang ada di sini, daun-daunan,” ucap Rahmi.

“Kalau kita ya jahe, akar-akaran. Memang secara (tradisional) ini  bisa, tapi kan ada beberapa penyakit yang enggak bisa (disembuhin) kayak Sardin ini, saraf kejepit enggak bisa, makanya dibawa ke RSCM.”

Proses kepesertaan BPJS Kesehatan untuk memeroleh akses layanan JKN, masyarakat Baduy Dalam dan Luar harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di e-KTP. Perekaman kependudukan pun dilakukan dengan melibatkan Disdukcapil Kabupaten Lebak. 

Sebanyak 200 orang masyarakat Baduy Dalam dan Luar melakukan perekaman kependudukan pada Sabtu (10/6/2023). Perekaman itu dilakukan hingga Minggu (11/6/2023).

Selepas mendapatkan NIK, mereka bisa diusulkan sebagai peserta JKN kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Usulan Tercatat sebagai PBI

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi (Kasie) JKN Dinas Kesehatan Lebak Agus Rifki Hidayat menjelaskan, setelah keluar NIK, Disdukcapil menyerahkan data NIK warga ke Dinkes Lebak untuk diusulkan ke BPJS Kesehatan. 

Jika biaya PBI dari provinsi, maka NIK warga akan diserahkan ke pemerintah provinsi, baru ke BPJS Kesehatan. Begitupun jika biaya PBI dari pemerintah pusat, NIK akan diserahkan ke Kemenkes, kemudian ke BPJS Kesehatan.

“Data tahun 2022, dari 5.211 yang tercatat Disdukcapil, sudah ada 3.519 warga Kanekes – sebutan desa  masyarakat Baduy – masuk PBI dengan biaya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” imbuh Rifki.