AS Larang Impor Produk dari Tiga Perusahaan Genomik China

Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat (AS) melarang impor produk dari tiga perusahaan genomik asal China pada 28 Oktober 2026. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik kerja paksa terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas etnis lainnya di wilayah Xinjiang.

Mengutip The Straits Times, tiga perusahaan yang masuk dalam daftar larangan tersebut adalah BGI Genomics, MGI Tech, dan Shenzhen BGI Technology. Pemerintah AS menyebut Shenzhen BGI Technology juga dikenal sebagai bagian dari BGI Group.

Ketiganya dimasukkan ke dalam Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS). Daftar tersebut memuat entitas yang menggunakan atau memfasilitasi praktik kerja paksa terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya, maupun memperoleh bahan baku dari Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Melalui kebijakan ini, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) diperintahkan untuk menghentikan masuknya barang-barang dari perusahaan yang tercantum dalam daftar tersebut. Pengecualian hanya diberikan apabila eksportir dapat membuktikan bahwa produk mereka tidak dibuat melalui praktik kerja paksa.

Pemerintah AS bersama sejumlah organisasi hak asasi manusia sebelumnya menuduh otoritas China mendirikan kamp penahanan di Xinjiang. Warga Uighur serta kelompok minoritas agama dan etnis lainnya dilaporkan mengalami kerja paksa dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Namun, Beijing berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan BGI Group dan BGI Genomics melakukan pengujian genetik di Xinjiang dengan bekerja sama bersama pemerintah setempat. Kedua perusahaan itu diduga memfasilitasi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, hingga penerimaan tenaga kerja paksa.

Sementara itu, MGI Tech disebut menyediakan peralatan dan dukungan terkait kepada pemerintah untuk melakukan pengujian genetik tersebut.

Pemerintah AS juga meyakini BGI Group melakukan pengujian materi genetik terhadap penduduk Xinjiang, termasuk materi genetik tumbuhan dan hewan.

MGI Tech yang berbasis di Shenzhen membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menyatakan tudingan itu tidak sesuai dengan fakta dan menegaskan aktivitas bisnisnya di AS hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan operasional perusahaan.

"Kami tidak menoleransi kerja paksa dalam bentuk apa pun," demikian pernyataan MGI Tech.

BGI Group juga menyampaikan bantahan serupa. Perusahaan menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik kerja paksa dan menyebut aktivitas bisnisnya di AS hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari keseluruhan usaha grup.

BGI Group menambahkan, penetapan tersebut diperkirakan tidak akan memberikan dampak material terhadap operasional perusahaan. Mereka juga menegaskan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan yang diakui secara internasional.

Sementara itu, BGI Genomics belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Chang, mendesak pemerintah AS menghentikan tuduhan terhadap Xinjiang dan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan China.

"China mendesak AS untuk segera menghentikan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang, berhenti memanipulasi isu yang disebut sebagai 'kerja paksa', serta menghentikan penindasan sewenang-wenang terhadap perusahaan-perusahaan China," kata Liu dalam sebuah pernyataan.

Ia menegaskan China selalu menentang praktik kerja paksa. Liu juga menyebut Xinjiang saat ini berada dalam kondisi stabil secara sosial, makmur secara ekonomi, dan masyarakatnya hidup damai.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS turut menuding perusahaan-perusahaan tersebut membantu mengoperasikan sistem pengawasan massal. Sistem itu disebut memanfaatkan data dari materi genetik dan informasi lainnya untuk mendukung tindakan represif yang lebih luas, termasuk program ketenagakerjaan dan penahanan dengan dalih pelayanan kesehatan.

Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri AS untuk Strategi, Kebijakan, dan Perencanaan, Rob Law, mengatakan perilaku perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memisahkan kepentingan mencari keuntungan dari prinsip dasar martabat manusia.

Larangan impor terhadap tiga perusahaan genomik China tersebut diberlakukan di tengah rapuhnya kesepakatan gencatan dagang antara Washington dan Beijing.

Sebelumnya, China melarang impor peralatan pengurutan genetik (sequencing) dari perusahaan AS berbasis di San Diego, Illumina, pada Maret 2025. Kebijakan itu diumumkan hanya beberapa menit setelah tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap barang-barang China mulai berlaku.

Pada November 2025, Illumina menyatakan Kementerian Perdagangan China telah memberi tahu perusahaan bahwa larangan tersebut akan dicabut. Namun, Illumina tetap masuk dalam daftar Entitas Tidak Dapat Diandalkan (Unreliable Entities List) milik China.

Artinya, pembelian instrumen produksi Illumina masih memerlukan persetujuan pemerintah China.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, yang mengawasi daftar entitas berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, mengumumkan penambahan tiga perusahaan tersebut melalui Federal Register pada 28 Oktober 2026. Federal Register merupakan jurnal resmi harian pemerintah AS.

Dengan masuknya ketiga perusahaan genomik tersebut, kini terdapat 190 entitas dalam daftar larangan terkait kerja paksa Uighur.

Produk yang terdampak kebijakan ini mencakup berbagai kategori, mulai dari kapas dan tomat kalengan hingga barang elektronik serta peralatan.